Hasto: PDIP Telaah Usulan Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD

Ntvnews.id, Bandung - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan akan melakukan kajian mendalam terkait usulan agar kepala daerah dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan pembahasan tersebut akan mempertimbangkan aspirasi rakyat serta aspek-aspek yang diatur dalam konstitusi.

“PDI Perjuangan terus melakukan kajian-kajian. Pada prinsipnya, sistem selalu mengandung plus-minusnya. Kita mencari mana yang membawa manfaat bagi rakyat,” kata Hasto menjawab pertanyaan wartawan di Bandung, Jawa Barat, Minggu, 7 Desember 2025.

Hasto menjelaskan, sebagai sebuah pandangan politik, PDIP perlu mengkaji secara komprehensif apakah pemilihan kepala daerah sebaiknya dilakukan melalui DPRD atau tetap secara langsung oleh rakyat. Menurutnya, kajian tersebut penting agar sistem yang diterapkan dapat memperkuat demokrasi sekaligus legitimasi kepemimpinan daerah.

“Tapi yang terpenting adalah pemimpin kepala-kepala daerah memang mampu menghasilkan keputusan politik di dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan berbagai bentuk ketidakadilan,” tuturnya.

Ia menegaskan, terlepas dari mekanisme pemilihannya, hal paling substansial adalah kemampuan kepala daerah dalam melahirkan keputusan politik yang berdampak nyata, khususnya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi serta mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan ketidakadilan di masyarakat.

“Namun, sikap dari PDI Perjuangan nanti akan kami bahas di dalam rapat kerja nasional yang nanti akan kami selenggarakan pada awal tahun depan,” ucap Hasto.

Dalam proses kajian tersebut, PDIP juga akan menelaah harapan publik serta spirit konstitusi yang mengatur pemilihan kepala daerah.

“Suasana kebatinan ketika konstitusi mengamanatkan bahwa kepala daerah-wakil kepala daerah itu dipilih secara demokratis melalui suatu pemilu yang jurdil, nah inilah yang kemudian kita akan buka bersama, kita akan kaji, tetapi yang terpenting adalah kemanfaatan bagi peningkatan kualitas demokrasi itu,” ucapnya.

Hasto menambahkan, pemilihan kepala daerah secara langsung sejatinya dilakukan karena jabatan lima tahunan membutuhkan legitimasi yang kuat serta dukungan langsung dari rakyat.

Meski demikian, ia mengaku memahami munculnya wacana agar kepala daerah dipilih melalui DPRD. Usulan tersebut, salah satunya, disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan kemudian turut dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Kita juga tidak menutup mata apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu akibat pemilihan secara langsung itu menimbulkan beban biaya yang begitu besar, biaya kampanye, biaya penggalangan, biaya komunikasi politik, yang menyebabkan banyak kepala daerah terjebak kepada persoalan-persoalan terkait dengan korupsi,” kata dia.

“Ini suatu alasan yang kami tangkap. Nah, tentu saja ini semua, kami akan melakukan kajian di dalam rapat kerja nasional yang akan datang,” pungkas Hasto.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam Puncak Hari Ulang Tahun ke-61 Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat, 5 Desember 2025, secara terbuka mengusulkan agar pemilihan kepala daerah kembali dilakukan melalui DPRD.

"Khusus menyangkut Pilkada, setahun lalu kami menyampaikan, kalau bisa Pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kami mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR Kabupaten/Kota biar tidak lagi pusing-pusing," kata Bahlil di Istora Senayan, Jakarta.

Presiden Prabowo Subianto yang hadir dalam acara tersebut menyambut baik usulan tersebut. Kepala Negara menilai desain demokrasi seharusnya mampu menekan tingginya ongkos politik agar proses pemilihan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan modal.

“Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya, kenapa enggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai,” ucap Presiden.

(Sumber: Antara)

TERPOPULER

VIRAL

TERKINI