Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan visa bagi wisatawan mancanegara (wisman) demi meningkatkan daya saing pariwisata RI. Salah satunya memperbanyak visa gratis.
Salah satu tujuannya, guna mendongkrak jumlah turis asing dengan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi nasional. Indonesia dinilai masih tertinggal dibanding banyak negara ASEAN yang memberlakukan kebijakan bebas visa.
"Kita tidak boleh kalah bersaing. Jika negara-negara tetangga sudah membuka visa gratis dan kunjungan mereka meningkat tajam, Indonesia harus melakukan langkah serupa agar tetap kompetitif di ASEAN maupun global," ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 20 November 2025.
Menurutnya, negara-negara Asia Tenggara telah memberikan bebas visa kunjungan kepada sebagian besar wisatawan asing. Termasuk wisatawan dari pasar-pasar besar seperti China, India, Rusia, Eropa, dan negara-negara Timur Tengah.
Sedang Indonesia yang punya potensi pariwisata terbesar di kawasan seperti Bali, Labuan Bajo, Raja Ampat, Mandalika, Danau Toba, Likupang, Borobudur, dan ratusan destinasi lainnya, justru belum memaksimalkan peluang tersebut.
Menurut politisi PDIP ini, kebijakan bebas visa terbukti meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan secara signifikan serta memperkuat industri pariwisata negara-negara tersebut.
Indonesia, kata dia, malah mencabut kebijakan bebas visa kunjungan wisata pada saat negara lain berlomba memberikannya pascapandemi Covid-19. Akibatnya, kunjungan turis mancanegara ke Indonesia tercatat stagnan dibandingkan negara-negara tetangga setelah pandemi Covid-19.
Baca Juga: Paspor Elektronik dengan Fitur Keamanan Terbaru Mulai Diterbitkan November 2025
Ketua Tim Komisi VII DPR RI Evita Nursanty saat memberikan keterangan kepada media usai melakukan kunjungan kerja ke PT Panarub Industry Kota Tangerang Banten. (ANTARA/Irfan)
Baca Juga: Penjadwalan Ulang Layanan Paspor Bisa Dilakukan H-1 Hingga pada Hari-H Wawancara
Evita mencatat, kunjungan ke Malaysia itu pada delapan bulan pertama 2025 sudah mencapai 28 juta dari target 31,4 juta tahun 2025. Sementara kunjungan ke Thailand mencapai 24 juta pada sembilan bulan pertama 2025 dan mereka target 33,4 juta tahun ini.
Kemudian, dalam sembilan bulan pertama 2025, Indonesia baru meraih 11,43 juta dari target 15 juta sampai akhir 2025.
Data itu menunjukkan, kunjungn turis mancanegara didominasi di Bali, yaitu sekitar 5,3 juta pada Januari-September 2025, sementara destinasi lain terkesan sepi.
"Bali memang ramai tapi jangan lupa secara nasional kita melihat destinasi wisata kita itu belum mampu menarik lebih banyak wisman untuk berkunjung, seperti Danau Toba, Batam, Jakarta, Likupang-Manado, Lombok, Makassar, Bangka Belitung, dan lainnya," tutur politisi dari Dapil III Jawa Tengah (Blora, Grobogan, Pati, dan Rembang) ini.
Atas itu, ia menilai kebijakan visa Indonesia masih terlalu restriktif, dan tidak sejalan dengan semangat peningkatan daya saing pariwisata nasional.
Padahal, ia yakin kebijakan bebas visa bakal mmeningkatkan jumlah kunjungan wisman secara drastis, yang kemudian akan mendorong belanja wisatawan yang berdampak langsung pada UMKM, hotel, restoran, transportasi, dan pelaku ekonomi kreatif, memperluas lapangan kerja, menumbuhkan investasi dan konektivitas udara.
Walau begitu, dia menyerahkan kepada pemerintah terkait syarat batas waktu kunjungan bagi wisman dengan tetap memperhatikan aspek keamanan nasional dan pengawasan keimigrasian.
"Apakah dikembalikan seperti sebelumnya diberikan untuk 159 negara atau harus dipilih berdasarkan potensi kunjungan yang lebih besar kita persilakan kepada pemerintah untuk menentukannya," tandas Evita.
Baca Juga: Kekuatan Paspor Indonesia Naik, Kini Bebas Visa ke 73 Negara
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (12/11/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)