Polda Jateng Larang Jajaran Hadir di Pemeriksaan Kejaksaan soal MBG

Ntvnews.id, Jakarta - Polda Jawa Tengah (Jateng) memerintahkan jajarannya tak memenuhi panggilan kejaksaan negeri (kejari) untuk diperiksa atau dimintai keterangan soal pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Apabila pemeriksaan terpaksa dilakukan, hal itu harus dilaksanakan di markas polres masing-masing.

Perintah ini beredar luas di WhatsApp (WA). Perintah dikeluarkan Kasubbidpaminal Bidpropam Polda Jateng dan ditujukan kepada kasipropam dan personel Polri.

Kasipropam juga diperintahkan mendata kembali SPPG yang dikelola secara pribadi oleh anggota Polri dan keluarganya, baik yang berdinas di Polda Jateng maupun di Polda lainnya. Apabila SPPG yang dikelola secara pribadi oleh anggota Polri dan keluarganya dipanggil oleh Kejari, agar dilaporkan juga kepada Kabidpropam termasuk materi pertanyaan yang diajukan oleh penyidik kejaksaan.

Lalu, Kasubbidpaminal Bidpropam Polda Jateng memerintahkan agar ruang pelayanan publik Polri di masing-masing satuan kerja wajib dijaga provos. Mereka diminta memastikan tak ada tempat pelayanan publik Polri yang dilakukan OTT oleh orang-orang yang tidak berkepentingan.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol. Artanto membenarkan surat perintah yang dikeluarkan Kasubbidpaminal Bidpropam Polda Jateng. Menurut dia, perintah tersebut diedarkan dua hari lalu.

Perintah itu, kata dia merupakan pengingat kepada seluruh jajaran agar tertib administrasi dan prosedur, termasuk ketika ada panggilan dari kejaksaan.

"Pada prinsipnya kita mendukung proses dari institusi manapun yang melakukan pemeriksaan, dan kita di sini tentunya harus tertib administrasi. Jadi pada waktu mau memeriksa kan harus ada undangan, ada panggilan, atau ada surat. Kemudian kita juga ada prosedur pendampingan hukum kepada anggota Polri yang di lapangan," ujarnya, Kamis, 9 Juli 2026.

Saat ditanya apakah penerbitan perintah tersebut gara-gara adanya pemeriksaan terhadap SPPG Polri di Jateng, Artanto tak menyampaikan jawaban normatif.

"Pada prinsipnya semua kegiatan atau prosedur itu harus kita ingatkan kepada jajaran. Dalam kasus apapun, pihak Propam harus sering mengingatkan jajaran dan jangan sampai terlena," tuturnya.

Ia mengaku tak mengetahui ada berapa SPPG Polri di wilayah Jateng. Kata Artanto dirinya belum menerima laporan atau data soal apakah ada dan berapa banyak pengelola SPPG Polri di Jateng yang sudah diperiksa kejaksaan.

Ia lagi-lagi menegaskan bahwa poin-poin perintah yang dikeluarkan Kasubbidpaminal adalah pengingat agar para personel Polri di Jateng tertib administrasi.

"Saya kira ini suatu hal yang normatif saja. Kita berikan imbauan kepada personel kita yang di lapangan," tandasnya.