Bendera Israel/ist
Ntvnews.id, Tel Aviv - Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Inggris yang melarang perdagangan dengan permukiman ilegal Israel. Menurutnya, meningkatnya aksi kekerasan terhadap warga Palestina membuat keputusan tersebut sulit untuk dihindari.
Pernyataan Olmert disampaikan ketika Inggris mengambil langkah untuk membatasi impor barang yang berasal dari permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki. Kebijakan tersebut muncul di tengah terus bertambahnya pembangunan permukiman serta kekerasan yang dilakukan para pemukim, meskipun mendapat penolakan dari berbagai pihak di dunia internasional.
Olmert, yang menjabat sebagai perdana menteri Israel pada 2006 hingga 2009, menyambut positif langkah yang ditempuh pemerintah Inggris tersebut.
Ia menilai kebijakan itu muncul setelah konflik yang berlangsung berkepanjangan. Olmert menggambarkan situasi tersebut sebagai "pembersihan etnis yang dilakukan oleh pemukim ekstremis Israel di Tepi Barat", seperti dikutip dari Saudi Gazette, Kamis, 10 September 2026.
Olmert juga meminta Israel memahami secara serius perkembangan situasi di wilayah tersebut dan dampak dari kekerasan yang terus berlangsung terhadap warga Palestina.
Dukungan dari mantan perdana menteri Israel itu disampaikan setelah Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband mengumumkan kebijakan pelarangan impor seluruh barang yang diproduksi di permukiman ilegal Israel di Tepi Barat, Palestina.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintahan Perdana Menteri Inggris Andy Burnham untuk meninjau kembali hubungan London dengan Tel Aviv. Langkah itu dilakukan menyusul meningkatnya kecaman terhadap tindakan Israel terhadap warga Palestina.
Baca Juga: Hamas Tuduh Israel Singkirkan Puing Gaza untuk Hilangkan Bukti Kejahatan
Dalam pidatonya di parlemen pada Selasa, 8 September 2026, Miliband menyoroti kebijakan Israel yang terus memperluas permukiman di Tepi Barat. Ia menyebut pembangunan permukiman tersebut sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional.
Miliband mengatakan Israel semakin memperkuat kendalinya atas wilayah tersebut dan dinilai memiliki keinginan untuk memperluas kedaulatan secara permanen melalui pembangunan permukiman ilegal.
"Saya tak percaya rakyat Inggris ingin kita mendukung pendudukan dengan menerima produk dari pemukiman di toko-toko kita," kata Miliband, dikutip dari situs resmi pemerintah Inggris.
Ia kemudian mengumumkan kebijakan pelarangan impor barang dari permukiman tersebut.
"Jadi, saya bisa mengumumkan hari ini bahwa kami akan memberlakukan larangan impor barang dari permukiman ilegal di wilayah pendudukan."
Selain larangan impor, Miliband mengatakan pemerintah Inggris juga akan menjatuhkan sanksi terhadap organisasi, perusahaan, dan individu yang terlibat dalam penyediaan konstruksi, infrastruktur, pendanaan, maupun properti yang digunakan untuk memperluas permukiman.
Dalam menyampaikan kebijakan tersebut, Miliband turut mengutip pernyataan Olmert mengenai kondisi di Tepi Barat. Sebelumnya, Olmert menggambarkan perkembangan di wilayah tersebut sebagai aksi kekerasan dan kriminal yang bertujuan melakukan pembersihan etnis terhadap masyarakat Palestina.
Miliband juga menyebut tindakan para pemukim yang mendapat dukungan pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebagai bagian dari upaya pembersihan etnis di Tepi Barat. Pernyataan itu menjadi salah satu kecaman paling keras yang disampaikan Inggris terhadap kebijakan Israel sejak negara tersebut berdiri.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
