Oposisi hingga Mantan PM Israel Desak Netanyahu Mundur

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 9 Sep 2026, 08:00
thumbnail-author
Deddy Setiawan
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Benjamin Netanyahu Benjamin Netanyahu (The Arab News)

Ntvnews.id, Tel Aviv - Para mantan pemimpin dan kelompok oposisi Israel secara bersamaan menilai Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak pantas lagi menduduki jabatannya. Desakan tersebut muncul setelah laporan yang menyebut Uni Emirat Arab (UEA) telah memberikan peringatan kepada Netanyahu mengenai rencana serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Dilansir dari Haaretz, Rabu, 9 September 2026, berdasarkan laporan yang bersumber dari buku yang akan segera diterbitkan oleh sejumlah reporternya, mengungkap bahwa Presiden UEA Mohamed bin Zayed Al Nahyan diduga sempat berbicara dengan Netanyahu sekitar satu setengah minggu sebelum serangan Hamas terjadi.

Dalam percakapan tersebut, Al Nahyan disebut menyampaikan informasi bahwa Hamas tengah mempersiapkan sebuah operasi besar.

Namun, kantor Netanyahu membantah laporan tersebut. Mereka menyebut pemberitaan dari Haaretz, yang dikenal berhaluan kiri, sebagai kebohongan mutlak. Kantor perdana menteri Israel itu juga menyangkal bahwa Netanyahu pernah berbicara dengan pemimpin UEA tersebut pada waktu yang disebutkan dalam laporan.

Gadi Eisenkot, mantan komandan militer Israel yang disebut sebagai salah satu pesaing utama Netanyahu dalam pemilu pada 27 Oktober mendatang, turut melontarkan kritik keras. Ia menilai Netanyahu berusaha menghindari tanggung jawab atas kegagalan keamanan yang terjadi menjelang serangan 7 Oktober.

Baca Juga: Puluhan Aksi Digelar di Israel, Warga Protes Pemerintahan Netanyahu

Eisenkot juga menyoroti berbagai alasan yang dinilai "menyedihkan", termasuk pernyataan bahwa Netanyahu tidak dibangunkan cukup cepat pada pagi ketika serangan Hamas berlangsung.

"Netanyahu menerima puluhan peringatan mengenai 7 Oktober dan mengabaikan semuanya. Dia tidak layak menjabat," tulis Eisenkot melalui X.

Kritik serupa disampaikan mantan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett yang juga maju dalam pemilu mendatang. Bennett menilai Netanyahu memiliki tanggung jawab langsung atas tragedi yang menewaskan banyak warga Israel pada 7 Oktober, yang tercatat sebagai serangan paling mematikan dalam sejarah negara tersebut.

"Netanyahu tidak bisa terus menjabat bahkan satu menit lagi," kata Bennett seperti dikutip AFP.

Haaretz juga mengungkap bahwa pemimpin Hamas Yahya Sinwar, yang kemudian tewas dalam operasi militer Israel, sebelumnya telah memberi tahu seorang mantan pejabat Palestina bahwa kelompok militan tersebut sedang mempersiapkan operasi yang mengerikan.

Arsip - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara di markas militer Kirya di Tel Aviv, Israel, 1 Maret 2026. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada hari Minggu bahwa angkatan udara Israel menyerang Teheran dengan  <b>(Antara)</b> Arsip - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara di markas militer Kirya di Tel Aviv, Israel, 1 Maret 2026. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada hari Minggu bahwa angkatan udara Israel menyerang Teheran dengan (Antara)

Menurut laporan itu, mantan pejabat Palestina tersebut kemudian meneruskan informasi mengenai peringatan tersebut kepada seorang penasihat Emirat. Informasi itu selanjutnya disampaikan kepada pemerintah UEA hingga akhirnya Al Nahyan menelepon Netanyahu.

UEA sendiri menjalin hubungan diplomatik dengan Israel pada 2020 melalui Abraham Accords yang dimediasi Amerika Serikat di bawah pemerintahan pertama Presiden Donald Trump.

Netanyahu selama ini menilai hubungan yang semakin dekat dengan UEA sebagai salah satu pencapaian penting dalam pemerintahannya.

Haaretz, dengan mengandalkan sejumlah besar sumber anonim, melaporkan bahwa Netanyahu menanggapi peringatan mengenai rencana Hamas tersebut dengan sikap tenang.

Selama bertahun-tahun, Netanyahu diketahui berusaha mempertahankan status quo dalam hubungannya dengan Hamas. Kelompok tersebut juga memperoleh pendanaan melalui Qatar, dengan anggapan bahwa Hamas lebih memilih menjaga keberlangsungan organisasinya dibandingkan mengambil risiko terlibat dalam perang besar yang dapat menghancurkan mereka dalam konflik dengan Israel.

x|close