Arsip foto - PM Israel Benjamin Netanyahu. ANTARA/Anadolu (Antara)
Ntvnews.id, Tel Aviv - Gelombang demonstrasi kembali terjadi di sejumlah wilayah bagian utara Israel pada Sabtu, 5 September 2026. Puluhan aksi tersebut digelar sebagai bentuk penolakan terhadap pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Dilansir dari Maariv, Senin, 7 September 2026, melaporkan bahwa demonstran berkumpul di berbagai lokasi untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah serta menentang kontroversi reformasi peradilan yang diinisiasi Netanyahu.
Sementara itu, Channel 12 melaporkan sejumlah wilayah yang menjadi lokasi aksi, di antaranya Nahariya, Rosh Pina, Karmiel, Hadera, dan Haifa.
Pemerintahan Netanyahu pertama kali memperkenalkan rencana reformasi peradilan pada awal 2023. Kebijakan tersebut antara lain bertujuan mengurangi kewenangan Mahkamah Agung sekaligus memperbesar pengaruh politik dalam proses penunjukan hakim.
Rencana reformasi itu kemudian memicu demonstrasi besar-besaran yang berlangsung selama berbulan-bulan. Gelombang protes tersebut menjadi salah satu gejolak politik domestik paling serius yang dihadapi Israel dalam beberapa tahun terakhir.
Baca Juga: Netanyahu Kutuk Serangan Pemukim Israel terhadap Warga Palestina di Tepi Barat
Penolakan terhadap pemerintah tidak hanya berkaitan dengan reformasi peradilan. Partai-partai oposisi bersama sebagian masyarakat Israel juga menuntut pemerintah membentuk komisi penyelidikan negara.
Komisi tersebut didesak untuk menyelidiki dugaan kegagalan pemerintah dan aparat keamanan dalam mengantisipasi serta menangani serangan Hamas pada Oktober 2023.
Namun, tuntutan untuk membentuk komisi penyelidikan tersebut hingga kini ditolak oleh pemerintahan Netanyahu.
Netanyahu Hadapi Perkara Korupsi
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. (ANTARA/Xinhua/am)
Di tengah tekanan politik tersebut, Benjamin Netanyahu juga masih menghadapi proses persidangan terkait sejumlah perkara korupsi.
Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu. Perintah tersebut berkaitan dengan dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konflik Israel di Jalur Gaza.
Menurut data Kementerian Kesehatan Gaza, perang yang berlangsung sejak Oktober 2023 telah menyebabkan sedikitnya 73.651 warga Palestina meninggal dunia. Sebanyak 174.575 orang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka.
Israel juga menghadapi tuduhan melakukan genosida terhadap warga Palestina di Jalur Gaza. Pemerintah Israel membantah tuduhan tersebut.
Rangkaian persoalan tersebut membuat pemerintahan Netanyahu terus menghadapi tekanan, baik dari dalam negeri melalui aksi demonstrasi maupun dari sisi hukum internasional terkait perang di Gaza.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
