3 Kelompok Turun ke Jalan di Jakarta 27 Agustus 2026, Bawa Tuntutan Berbeda

Ntvnews.id, Jakarta - Tiga kelompok masyarakat dijadwalkan turun ke jalan di Jakarta pada Kamis, 27 Agustus 2026. Meski menggelar aksi pada hari yang sama, ketiganya datang dengan agenda berbeda, mulai dari mendorong pemberantasan korupsi, menyuarakan dukungan terhadap program pemerintah, hingga membawa sederet tuntutan terkait kebijakan nasional.

Tiga kelompok tersebut adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dari Pati, Jawa Tengah, Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) asal Bangkalan, Jawa Timur, serta Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) yang terdiri dari 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil.

1. AMPB Desak Pengesahan RUU Perampasan Aset

Massa AMPB berencana memusatkan aksinya di depan Gedung DPR/MPR RI. Kelompok masyarakat asal Pati itu membawa dua tuntutan utama yang berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Koordinator AMPB Teguh Istianto menyebut pihaknya mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Selain itu, mereka juga menuntut penerapan hukuman mati terhadap pelaku korupsi.

Menjelang aksi, massa dari Pati dijadwalkan mulai berdatangan ke Jakarta pada Rabu, 26 Agustus 2026. Sejumlah peserta disebut telah tiba lebih dahulu di Ibu Kota dan menempati rumah aman sebelum bergabung dalam aksi sehari setelahnya.

2. RMP4 Datang untuk Dukung Program Prabowo

Berbeda dengan AMPB, RMP4 tidak datang dengan agenda penolakan terhadap kebijakan pemerintah. Relawan asal Bangkalan tersebut justru berencana menyampaikan dukungan terhadap sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian RMP4 adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Koordinator RMP4 Ali menilai program tersebut memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama keluarga yang memiliki anak usia sekolah.

“Dari program MBG ini, kami sangat terbantu. Selain uang saku bisa ditabung, anak-anak bisa mendapatkan makan bergizi setiap hari,” ujarnya.

Meski mendukung keberlanjutan MBG, RMP4 menilai pelaksanaannya masih membutuhkan sejumlah pembenahan. Evaluasi, khususnya terhadap pengelolaan dapur MBG, dinilai perlu dilakukan agar manfaat program semakin optimal.

“Jadi, bukan dihentikan programnya, tetapi diperbaiki tata kelolanya sehingga program ini bisa betul-betul berjalan semakin baik,” katanya.

RMP4 juga menyiapkan ratusan tiket untuk memberangkatkan peserta aksi dari Bangkalan menuju Jakarta. Massa yang datang disebut akan menyampaikan aspirasi secara damai.

“Kami siapkan 500 tiket keberangkatan dan kami akan ke Jakarta menggelar aksi damai,” kata Ali.

Melalui aksi tersebut, RMP4 ingin mendorong agar program-program prioritas pemerintah tetap dilanjutkan. Khusus untuk MBG, mereka meminta program dipertahankan dengan disertai perbaikan tata kelola dan evaluasi pelaksanaan di lapangan.

3. GERAM Usung 10 Tuntutan

Kelompok ketiga yang akan turun ke jalan adalah Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM). Aliansi yang beranggotakan 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil itu mengusung gerakan bertagar #MerebutKembaliIndonesia.

Berbeda dengan dua kelompok lainnya, GERAM membawa agenda tuntutan yang lebih luas. Sedikitnya terdapat 10 poin yang akan disuarakan dalam aksi pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Pertama, GERAM menuntut Prabowo-Gibran diadili dan dimintai pertanggungjawaban secara politik maupun hukum atas berbagai kebijakan yang mereka nilai memperluas militerisme, melemahkan demokrasi, dan memperbesar ketimpangan ekonomi.

Kedua, GERAM meminta penghentian sekaligus evaluasi menyeluruh terhadap Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menyoroti aspek transparansi penggunaan anggaran serta potensi patronase politik dalam pelaksanaan kedua program tersebut.

Ketiga, aliansi tersebut menolak kebijakan pajak yang dianggap semakin membebani masyarakat miskin dan pekerja. GERAM sekaligus mendorong penerapan sistem perpajakan progresif yang memberikan beban lebih besar kepada pemilik modal besar.

Keempat, GERAM menuntut tersedianya layanan pendidikan dan kesehatan yang gratis, ilmiah, serta berkualitas. Mereka juga menolak komersialisasi pendidikan tinggi dan pemangkasan anggaran untuk layanan dasar publik.

Kelima, pemerintah didesak mengendalikan harga kebutuhan pokok sekaligus menjamin upah yang layak bagi pekerja. Tuntutan ini disampaikan untuk merespons tekanan ekonomi yang dinilai semakin dirasakan masyarakat.

Keenam, GERAM meminta pemerintah menetapkan bencana yang terjadi di Sumatra dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai bencana nasional. Status tersebut dinilai diperlukan untuk mempercepat mobilisasi bantuan dan proses pemulihan wilayah terdampak.

Ketujuh, perlindungan terhadap pekerja rumah tangga (PRT) turut menjadi bagian dari tuntutan. GERAM mendorong adanya regulasi yang mampu menjamin perlindungan hukum, upah layak, serta jam kerja yang manusiawi bagi PRT.

Kedelapan, GERAM menyerukan demiliterisasi dan penghentian pembangunan batalyon. Mereka menolak perluasan keterlibatan militer dalam ruang sipil sekaligus meminta pemerintah menjaga prinsip supremasi sipil.

Kesembilan, aliansi tersebut meminta penghentian kriminalisasi terhadap aktivis serta pembebasan seluruh tahanan politik. GERAM menolak tindakan hukum terhadap pejuang HAM, aktivis agraria, buruh, maupun pihak-pihak yang menyampaikan ekspresi demokratis.

Kesepuluh, GERAM mendesak penyitaan seluruh aset yang berasal dari tindak pidana korupsi. Selain meminta pelaku korupsi dipenjara, aset hasil kejahatan tersebut didorong untuk dialihkan bagi kepentingan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pemulihan daerah terdampak bencana.

Dengan agenda yang berbeda, aksi 27 Agustus 2026 akan mempertemukan tiga kelompok dengan arah aspirasi yang beragam di Jakarta. AMPB berfokus pada pemberantasan korupsi, RMP4 menyuarakan dukungan terhadap program pemerintah dengan catatan evaluasi, sementara GERAM membawa 10 tuntutan yang mencakup isu ekonomi, demokrasi, layanan publik, hingga peran militer di ruang sipil.