8 Negara Muslim Kecam Rencana Israel Pindahkan Warga Gaza

Ntvnews.id, Jakarta - Delapan negara Arab dan Muslim menyatakan penolakan keras terhadap rencana Israel yang disebut akan memindahkan warga Palestina dari Jalur Gaza. Mereka menilai kebijakan tersebut berisiko mengganggu proses perdamaian di kawasan yang selama ini mendapat dukungan dari Amerika Serikat (AS).

Sikap tersebut disampaikan oleh para menteri luar negeri Arab Saudi, Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, Pakistan, Indonesia, dan Turki pada Minggu, 6 September 2026. Mereka mengecam keras rencana dan mekanisme yang diusulkan yang bertujuan mengusir warga Palestina secara paksa dari tanah mereka.

Menurut kedelapan negara tersebut, rencana pemindahan warga Palestina bertentangan dengan berbagai inisiatif internasional yang tengah diarahkan untuk mewujudkan perdamaian di Gaza.

"Langkah-langkah tersebut secara langsung menantang upaya internasional untuk mencapai perdamaian, khususnya rencana komprehensif Presiden Donald Trump untuk mengakhiri konflik di Gaza, yang secara tegas menolak pemindahan paksa," demikian pernyataan bersama para menteri luar negeri tersebut, seperti dikutip dari AFP, Senin, 7 September 2026.

Pernyataan bersama itu merujuk pada proposal perdamaian yang memperoleh dukungan AS dan diperkenalkan pada Oktober 2025 sebagai bagian dari upaya mengakhiri konflik di Gaza.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Israel Israel Katz pada Rabu mengungkapkan bahwa pemerintahnya telah menyusun rencana untuk memindahkan warga Palestina dari wilayah Gaza. Namun, Katz menyatakan Israel masih menantikan persetujuan Washington mengenai lokasi yang akan dijadikan tempat penampungan bagi warga yang dipindahkan.

Baca Juga: Netanyahu Tegaskan Israel Tak Akan Mundur dari Gaza Palestina

Sehari setelah pernyataan Katz, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir menyebut rencana tersebut akan menyasar sekitar 250 ribu warga Palestina untuk dipindahkan dari Gaza pada tahun pertama.

Ben Gvir juga mengatakan bahwa seluruh penduduk Gaza yang jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar dua juta orang akan dipindahkan secara bertahap selama enam tahun berikutnya.

Rencana tersebut langsung mendapatkan penolakan dari sejumlah negara Arab dan Muslim. Mereka menilai pemindahan warga Palestina secara paksa dapat memperbesar ketegangan, memperburuk situasi konflik, serta semakin menyulitkan upaya perdamaian.

Di tengah polemik tersebut, Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee membantah bahwa pemerintah Israel memiliki rencana untuk memaksa warga Palestina meninggalkan Gaza. Bantahan itu disampaikan Huckabee pada Sabtu.

Huckabee dikenal sebagai tokoh yang memiliki dukungan kuat terhadap Israel serta para pemukim Israel di wilayah Tepi Barat yang diduduki.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika perhatian internasional semakin besar terhadap masa depan warga Gaza, termasuk terkait agenda rekonstruksi dan tata kelola wilayah tersebut setelah konflik berakhir.

Delapan negara yang mengeluarkan pernyataan bersama itu menegaskan bahwa pemindahan paksa warga Palestina tidak dapat berjalan seiring dengan agenda penyelesaian konflik secara damai. Mereka juga memperingatkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi menghambat berbagai rencana perdamaian dan rekonstruksi yang selama ini memperoleh dukungan masyarakat internasional.