Ilustrasi kerusakan infrastruktur Jalur Gaza. (Antara)
Ntvnews.id, Gaza - Menteri Pertahanan Israel Katz mengungkapkan pemerintah Israel telah menyusun rencana untuk memindahkan warga Palestina dari Jalur Gaza. Namun, pelaksanaan rencana tersebut masih menunggu Amerika Serikat (AS) menentukan negara yang bersedia menampung warga Palestina.
Dilansir dari AFP, Jumat, 4 September 2026, Katz menyatakan bahwa menurut pemerintah Israel, penyelesaian persoalan di Gaza tidak dapat dilakukan tanpa adanya perpindahan penduduk Palestina dari wilayah tersebut.
"Tidak ada solusi nyata untuk Gaza pada akhirnya tanpa migrasi ini," kata Katz dalam konferensi yang digelar situs berita Israel Ynet dan surat kabar Yedioth Ahronoth.
Katz mengatakan pemerintah Israel telah menyiapkan sejumlah opsi untuk mengeluarkan warga Palestina dari Jalur Gaza. Ia menyebut proses tersebut dapat dilakukan melalui berbagai jalur transportasi.
"Pemerintah Israel terorganisir dan siap untuk mengeluarkan mereka -- melalui laut, melalui udara, dengan segala cara yang memungkinkan," ujarnya.
Sementara itu, Kedutaan Besar AS di Israel mengarahkan pertanyaan mengenai pernyataan Katz kepada Departemen Luar Negeri AS yang berkedudukan di Washington.
Baca Juga: Israel Serang Markas Polisi di Gaza, 9 Orang Tewas Termasuk Anak Kecil
Wacana pemindahan warga Palestina dari Jalur Gaza sebelumnya juga pernah dilontarkan Presiden AS Donald Trump pada awal periode kedua kepemimpinannya.
Trump ketika itu mengundang kontroversi setelah mengusulkan agar sekitar 2 juta warga Palestina meninggalkan Gaza. Ia kemudian menyampaikan gagasan untuk mengubah kawasan tersebut menjadi destinasi resor mewah di pesisir Mediterania setelah wilayah Gaza mengalami kehancuran akibat serangan Israel.
Rencana tersebut mendapat penolakan dari berbagai pihak, termasuk Mesir. Negara itu menjadi satu-satunya negara selain Israel yang memiliki perbatasan langsung dengan Jalur Gaza.
Warga Palestina juga mengecam gagasan tersebut. Pemindahan secara paksa dinilai mengingatkan pada peristiwa "Nakba" atau malapetaka, istilah yang merujuk pada pengusiran massal warga Palestina ketika Israel berdiri pada 1948.
Di tengah tekanan internasional yang meluas, Trump kemudian mengubah pernyataannya. Saat mengumumkan gencatan senjata di Gaza pada Oktober, ia memaparkan 20 poin mengenai masa depan wilayah tersebut, termasuk ketentuan yang menyatakan tidak akan ada pemindahan warga secara paksa.
Meski demikian, Katz menyatakan bahwa gagasan mengenai pemindahan warga Gaza tersebut sebenarnya belum sepenuhnya dibatalkan oleh Trump.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
