6 Juta Warga Dipulangkan ke Afghanistan, Kembali Memulai Hidup di Bawah Taliban

Ntvnews.id, Kabul - Sekitar enam juta warga Afghanistan telah dipulangkan dari berbagai negara dalam waktu kurang dari tiga tahun. Mereka kini harus kembali ke negara asal dan membangun kehidupan dari awal di bawah pemerintahan Taliban.

Dilansir dari BBC, Senin, 7 September 2026, Jumlah tersebut disebut sebagai salah satu arus pemulangan lintas negara terbesar dalam sejarah modern. Banyak warga yang kembali bahkan telah puluhan tahun tinggal di negara lain dan tidak lagi memiliki kehidupan maupun tempat tinggal di Afghanistan.

Pemandangan haru terlihat di perbatasan Torkham. Sejumlah warga lanjut usia tampak berjalan perlahan dengan bantuan tongkat, sementara anak-anak terlihat kebingungan sambil memeluk ayam yang mereka bawa dari rumah yang terpaksa ditinggalkan.

"Rasanya melegakan bisa berada di negara sendiri," ujar Nazia, 35 tahun, beberapa menit setelah melintasi perbatasan dari Pakistan menuju Afghanistan. Nazia sendiri lahir dan besar di Pakistan.

Perbatasan Torkham yang dikenal sebagai "zero point" menjadi titik peralihan bagi para deportan. Di tempat tersebut, kehidupan lama yang penuh ketidakpastian berakhir, tetapi mereka harus menghadapi kondisi baru yang tidak kalah sulit.

"Tapi saya tak pernah menginjakkan kaki ke Afghanistan sebelumnya dan banyak orang di sini bahkan tak punya cukup roti untuk dimakan," keluh Nazia ketika berjalan bersama kedua anaknya menuju loket pendaftaran yang dihiasi bendera Taliban berwarna hitam-putih.

Hampir seluruh keluarga Nazia, termasuk delapan saudara perempuannya beserta anak-anak mereka, telah dideportasi ke Afghanistan sepanjang tahun ini dari Pakistan maupun Iran.

Truk-truk yang membawa para warga yang dipulangkan juga terlihat memenuhi jalan raya di sekitar perbatasan. Mereka merupakan bagian dari gelombang perpindahan manusia lintas negara yang saat ini berlangsung dalam skala sangat besar.

Selama puluhan tahun, jutaan warga Afghanistan meninggalkan negaranya menuju Pakistan dan Iran untuk mencari perlindungan maupun pekerjaan.

Jumlah tersebut meningkat setelah Taliban kembali mengambil alih kekuasaan Afghanistan pada Agustus 2021. Namun, kini banyak dari mereka harus kembali bukan karena keinginan sendiri, melainkan akibat kebijakan pengetatan terhadap migran yang tidak memiliki dokumen resmi di kedua negara tetangga Afghanistan tersebut.

Baca Juga: 5 Migran Afghanistan Tewas Dehidrasi saat Menyeberang Gurun

Nazia dan keluarganya termasuk dalam kelompok yang tidak memiliki dokumen lengkap. Meski demikian, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sejumlah organisasi hak asasi manusia menyatakan bahwa operasi penertiban tersebut juga berdampak terhadap warga Afghanistan yang memiliki dokumen sah.

Pakistan bahkan secara terbuka menyatakan bahwa pemegang kartu Bukti Pendaftaran atau Proof of Registration tidak sepenuhnya terbebas dari kebijakan tersebut.

Kebijakan pengusiran itu juga belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Badan Pengungsi PBB (UNHCR) mencatat sekitar satu juta warga Afghanistan telah dipaksa kembali dari Pakistan dan Iran sepanjang tahun ini.

"Dalam kurun waktu kurang dari tiga tahun, kita telah menyaksikan enam juta orang, jumlah populasi yang setara dengan ukuran sebuah negara kecil, kembali ke Afganistan," kata Charlie Goodlake, juru bicara UNHCR di Afghanistan.

"Dalam sejarah modern, kita belum pernah melihat arus pemulangan dalam skala sebesar ini," tegasnya saat berada di tengah cuaca panas di sebuah permukiman tenda yang terletak tidak jauh dari perbatasan.

Kondisi kawasan perbatasan tersebut sangat gersang. Tenda-tenda yang dibuat dari terpal dan plastik menjadi tempat sementara bagi para pendatang, meski banyak di antaranya sudah dalam kondisi rusak dan usang.

Sejumlah bangunan yang didirikan PBB serta organisasi bantuan kemanusiaan digunakan sebagai tempat berlindung sementara bagi warga yang tiba tanpa memiliki tempat tujuan.

Sebagian deportan bahkan sudah puluhan tahun tidak pernah menginjakkan kaki di Afghanistan. Ada pula yang, seperti Nazia, sama sekali belum pernah tinggal di negara tersebut.

"Saya pergi 45 tahun yang lalu saat invasi Uni Soviet ke Afghanistan dan sebagian besar saudara laki-laki saya lahir di Pakistan," terang Sarwar.

Sarwar tiba beberapa hari sebelumnya bersama tujuh saudara laki-laki serta keluarga mereka. Rombongan tersebut berjumlah sekitar 40 orang.

Seluruh barang berharga yang masih mereka miliki dibawa menggunakan truk besar khas Pakistan. Mereka berusaha membawa sebanyak mungkin harta benda yang tersisa dalam perjalanan kembali ke Afghanistan.

"Kami menghabiskan waktu yang sangat lama di sana [Pakistan], jadi tentu saja hati saya hancur ketika mereka memaksa kami keluar dari rumah kami," ujarnya.

"Namun, di balik semua kepedihan itu, saya sedikit bahagia karena akhirnya bebas dari gangguan polisi Pakistan."

Sejumlah keluarga yang ditemui mengaku mengalami perlakuan diskriminatif dan intimidasi dari aparat Pakistan. Pemerintah Pakistan belum memberikan tanggapan terhadap pertanyaan BBC mengenai tuduhan tersebut.

Namun, seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan dalam taklimat media di Islamabad pada Minggu menyatakan bahwa "Pemerintah Pakistan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya pelecehan atau perlakuan buruk terhadap warga negara Afghanistan di Pakistan. Jika insiden itu terjadi, sifatnya kasuistis dan ditangani sepenuhnya sesuai dengan hukum."

Seorang anak laki-laki berdiri di atas puing-puing bangunan yang hancur setelah gempa bumi di distrik Nurgal, provinsi Kunar, Afghanistan, Senin 1 September 2025. ANTAR/Xinhua/Saifurahman Safi/aa. (Antara)

Pakistan dan Iran sama-sama menyatakan bahwa warga Afghanistan yang berada di negara mereka sudah waktunya kembali ke tanah air. Kedua negara juga menuding sebagian warga Afghanistan sebagai potensi ancaman keamanan sekaligus beban ekonomi.

Situasi pengusiran dari Pakistan serta laporan mengenai dugaan perlakuan sewenang-wenang meningkat setelah pecahnya eskalasi besar dalam konflik antara Pakistan dan Afghanistan pada Oktober tahun lalu.

Pada Februari, Human Rights Watch menyoroti dugaan "penggerebekan dari rumah ke rumah, penggeledahan rumah pada larut malam, dan penangkapan tanpa surat perintah".

Sementara itu, Iran yang pada tahun lalu menyatakan menampung lebih dari empat juta warga Afghanistan tanpa dokumen resmi juga mempercepat proses deportasi setelah perang selama 12 hari yang melibatkan Iran, Israel, dan AS pada Juni 2025.

Centre for Human Rights in Iran yang berbasis di New York menuduh aparat Iran memanfaatkan situasi setelah perang untuk "membangkitkan kecurigaan terhadap migran Afganistan, dengan menuduh mereka melakukan spionase dan melabeli mereka sebagai calon mata-mata Israel".

UNHCR terus menegaskan bahwa proses pemulangan warga Afghanistan harus memenuhi prinsip kemanusiaan dan dilakukan secara "sukarela, aman, dan bermartabat".

Namun, kondisi di Torkham memperlihatkan beratnya masa depan yang harus dihadapi para deportan. Zarina, adik ipar Sarwar, mengaku tidak memiliki gambaran jelas mengenai kehidupan mereka setelah kembali.

"Kami tidak memiliki sumber daya untuk memulai usaha atau mencari nafkah, dan kami bahkan tidak memiliki tenda untuk ditinggali," ujarnya.

Di dalam tenda transit yang berada di kawasan perbatasan, Zarina duduk bersama perempuan dan anak-anak lainnya. Suhu yang mencapai 41 derajat Celsius membuat kondisi di tempat tersebut semakin berat.

Kekhawatiran juga muncul mengenai masa depan perempuan dan anak perempuan Afghanistan. Di bawah pemerintahan Taliban, perempuan menghadapi berbagai pembatasan, termasuk larangan mengikuti pendidikan menengah dan perguruan tinggi serta pembatasan dalam kehidupan publik.

Zarina, 40 tahun, menunjuk ke arah anak-anak perempuan yang berada di sekitarnya.

"Lihat mereka, mereka semua anak perempuan. Tentu saja saya khawatir."

Bagi sebagian deportan, persoalan tersebut tidak hanya menimbulkan kekhawatiran, tetapi juga rasa takut yang mendalam.

"Saya tidak pernah keluar dari rumah ini," kata seorang mantan penjaga keamanan Afghanistan yang sebelumnya dideportasi dari Iran dan kemudian Pakistan. Ia berbicara dengan nada gugup ketika ditemui di tempat yang diharapkannya dapat menjadi rumah yang aman.

"Kami semua hidup dalam ketakutan, termasuk istri dan anak-anak saya yang juga takut untuk pergi ke luar."

Ia juga mengaku tidak mempercayai amnesti umum yang diumumkan Taliban beberapa hari setelah kembali berkuasa. Kebijakan tersebut sebelumnya menyatakan bahwa mantan pejabat pemerintah, personel keamanan, dan pegawai negeri tidak akan menghadapi pembalasan serta dianjurkan kembali bekerja.

"Saya tidak percaya pada amnesti mereka karena banyak rekan saya telah dibunuh."

Pria tersebut mengatakan kasusnya telah tercatat di PBB. Namun, ia tetap dideportasi sebelum mendapatkan kesempatan untuk dipindahkan ke negara yang dianggap lebih aman.

Selain persoalan keamanan, para deportan juga menghadapi tekanan ekonomi yang berat. Afghanistan saat ini menghadapi dampak pemangkasan besar-besaran bantuan internasional, sementara Taliban masih menghadapi sanksi internasional terkait isu terorisme dan hak asasi manusia.

Pada Minggu, Pakistan mengonfirmasi bahwa sekitar 16.000 warga Afghanistan yang berada dalam kondisi rentan memperoleh penangguhan deportasi sementara dengan alasan kemanusiaan. Keputusan tersebut mendapat sambutan positif dari PBB.

Meski demikian, sejumlah sumber memperkirakan hingga 250.000 warga Afghanistan di Pakistan masih berada dalam risiko mengalami bahaya serius. Kelompok tersebut termasuk perempuan dan anak perempuan yang berpotensi kehilangan akses terhadap pendidikan.

Zarina menjadi salah satu dari sekitar satu juta warga Afghanistan yang telah kembali ke negara asal sepanjang tahun ini.

Di Kabul, Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi berusaha menyampaikan pandangan optimistis mengenai kepulangan jutaan warga Afghanistan tersebut.

"Tidak ada keraguan bahwa kami membutuhkan bantuan," akunya. "Ada tekanan akibat kepulangan mereka, tetapi dalam jangka panjang, ini akan menguntungkan mereka serta Afganistan."

Pada tahun-tahun awal pemerintahan Taliban setelah mengambil alih kekuasaan pada 2021, sejumlah menteri sempat mengecilkan persoalan kemanusiaan yang dihadapi Afghanistan dengan menyatakan bahwa Tuhan akan mencukupi kebutuhan rakyat.

Namun, PBB memperkirakan sekitar 21,9 juta orang atau hampir separuh penduduk Afghanistan membutuhkan bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup sepanjang tahun ini.

UNICEF bahkan menyatakan pada pekan lalu bahwa sekitar satu juta anak Afghanistan berada dalam ancaman kekurangan gizi parah yang dapat membahayakan nyawa mereka.

Baca Juga: Memanas Lagi, Serangan Udara Pakistan ke Afghanistan

"Tidak ada negara di dunia yang mampu menangani krisis semacam ini sendirian," tutur Goodlake dari UNHCR. Ia juga mengakui adanya upaya pemerintah Taliban dalam membantu para deportan ketika mereka tiba di Afghanistan.

Namun, ia menambahkan, "Kami juga tahu bahwa banyak pembatasan dan dekret yang mereka terapkan, khususnya terhadap perempuan dan anak perempuan, tidak membantu kami menggalang dukungan internasional."

Muttaqi kembali menegaskan sikap pemerintah Taliban bahwa persoalan pendidikan anak perempuan merupakan "urusan internal" yang harus diselesaikan sendiri oleh masyarakat Afghanistan.

Pembatasan terhadap perempuan dan anak perempuan menjadi salah satu persoalan utama yang memengaruhi hubungan internasional Taliban dengan negara-negara lain.

Kebijakan tersebut turut memperburuk posisi Afghanistan di mata dunia. Lima tahun setelah Taliban kembali berkuasa, hanya Rusia yang secara resmi mengakui pemerintahan mereka.

Ketika ditanya mengenai kondisi tersebut, Muttaqi menekankan bahwa hubungan diplomatik dan ekonomi Afghanistan dengan negara-negara tetangga, seperti China, India, serta negara-negara Asia Tengah, terus berkembang.

Mengenai hubungan yang relatif terbatas dengan negara-negara Barat, Muttaqi mempertanyakan manfaat dari sikap negara-negara tersebut yang tidak menjalin hubungan dengan pemerintah Taliban.

"Mereka yang tidak memiliki hubungan dengan kami selama lima tahun terakhir, apa yang telah mereka capai?"

Ia kemudian menjawab pertanyaannya sendiri: "Tidak ada."

Kata "tidak ada" juga terdengar dari sejumlah keluarga yang ditemui di kawasan Zero Point, tetapi dengan makna yang jauh berbeda.

Bagi para deportan, mereka kini harus menempuh perjalanan panjang untuk membangun kembali kehidupan di Afghanistan. Sebagian besar harus memulai semuanya dari awal dengan sumber daya yang sangat terbatas, bahkan hampir tanpa membawa apa-apa.