Thailand Minta Israel Ingatkan Turisnya Hormati Hukum dan Adat Istiadat

Ntvnews.id, Bangkok - Thailand meminta pemerintah Israel memastikan warganya yang berkunjung ke negara tersebut mematuhi hukum serta menghormati adat istiadat masyarakat setempat. Imbauan ini disampaikan setelah sejumlah kejadian yang melibatkan wisatawan Israel menimbulkan ketegangan di beberapa kawasan wisata Thailand.

Dilansir dari The Straits Times, Kamis, 10 September 2026, Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow mengatakan dirinya telah membicarakan persoalan tersebut dengan Duta Besar Israel untuk Thailand, Alona Fisher Kamm, pada Selasa, 8 September 2026.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas sejumlah kekhawatiran pemerintah Thailand terkait perilaku sebagian warga Israel selama berada di negara tersebut.

Sihasak menyebut terdapat persoalan yang melibatkan kalangan pengusaha yang diduga memanfaatkan warga Thailand sebagai pihak ketiga untuk mengakali ketentuan mengenai kepemilikan asing.

Selain itu, beberapa wisatawan Israel juga dilaporkan terlibat perselisihan dengan warga lokal di sejumlah destinasi seperti Koh Phangan, Koh Samui, dan Phuket.

"Thailand adalah negara yang menyambut wisatawan. Tetapi pada saat yang sama, itu tidak berarti wisatawan, terlepas dari kewarganegaraannya, dapat melakukan apa pun yang mereka inginkan," ujar Sihasak, seperti dilaporkan The Straits Times.

Ia menegaskan setiap wisatawan dari luar negeri wajib "menghormati tradisi, budaya, dan kehidupan masyarakat Thailand".

Sihasak juga memastikan penegakan hukum di Thailand berlaku bagi seluruh warga negara asing tanpa melihat asal kewarganegaraan mereka.

Duta Besar Israel Alona Fisher Kamm mengakui kekhawatiran yang disampaikan pemerintah Thailand. Ia menyatakan siap memperkuat upaya memberikan edukasi kepada wisatawan Israel mengenai perilaku yang tepat selama berada di Thailand.

Langkah diplomatik tersebut dilakukan ketika jumlah wisatawan Israel yang datang ke Thailand terus mengalami peningkatan.

Dalam delapan bulan pertama 2026, lebih dari 277 ribu warga Israel tercatat mengunjungi Thailand. Angka tersebut meningkat sekitar 7 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Sepanjang 2025, kunjungan wisatawan Israel ke Thailand bahkan melonjak hampir 46 persen menjadi 410.125 orang. Peningkatan tersebut terjadi ketika total kedatangan wisatawan asing ke Thailand justru mengalami penurunan lebih dari 7 persen.

Baca Juga: Demonstran Australia Desak Pengusiran Dubes Israel

Sejalan dengan meningkatnya jumlah wisatawan, pemerintah Thailand juga memperketat sejumlah ketentuan bagi warga negara asing.

Mulai 15 September, masa tinggal bebas visa bagi wisatawan dari sebagian besar negara yang memenuhi persyaratan akan dipangkas menjadi 30 hari.

Thailand juga memberlakukan kebijakan deportasi baru sejak akhir Agustus. Aturan tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mendeportasi warga asing yang dinilai mengganggu ketertiban umum ataupun terbukti melanggar hukum di wilayah Thailand.

Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul kemudian memerintahkan deportasi terhadap dua warga negara asing dalam kurun waktu kurang dari dua pekan. Kebijakan itu menjadi bagian dari pendekatan pemerintah yang lebih tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan warga asing.

Salah satu kasus melibatkan seorang warga Israel yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan di Koh Samui. Ia disebut mengancam pemilik sebuah kebun binatang eksotis di Thailand terkait sebuah spanduk bertuliskan "Bebaskan Palestina".

Pemerintah Thailand menilai tindakan tersebut sebagai ancaman terhadap ketertiban umum dan moralitas. Warga Israel itu kemudian menjadi orang pertama yang dideportasi berdasarkan kebijakan baru tersebut.

Bendera Israel/ist

Beberapa hari berselang, Anutin juga memerintahkan deportasi terhadap pasangan berkewarganegaraan Prancis dari pemilik kebun binatang tersebut. Pemerintah menilai pria itu telah memicu kerusuhan dan memperuncing perpecahan berdasarkan ras serta agama.

Persoalan tersebut kemudian berkembang hingga memasuki ranah politik Thailand.

Aktivis nasionalis senior Thailand Sondhi Limthongkul menyerukan pendukungnya menggelar demonstrasi di depan Kedutaan Besar Israel di Bangkok pada 10 September.

Lewat gerakan "Take Back Thailand", Sondhi meminta pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap investasi asing yang dianggap tidak transparan, termasuk praktik kepemilikan perusahaan dengan menggunakan pihak nomine.

Rencana aksi tersebut dilakukan setelah sebelumnya berlangsung demonstrasi dalam skala lebih kecil di depan Kedutaan Besar Israel sekitar dua pekan lalu. Dalam aksi itu, kelompok nasionalis menyerukan agar wisatawan Israel menghormati hukum dan kebiasaan masyarakat Thailand.

Sihasak menegaskan pemerintah Thailand tetap memandang sektor pariwisata sebagai salah satu bidang penting bagi perekonomian negara. Namun, ia menekankan kepatuhan terhadap aturan dan penghormatan kepada masyarakat lokal tidak dapat diabaikan.

"Pariwisata penting bagi kami, tetapi ini bukan hanya tentang pendapatan, ini juga tentang martabat Thailand," kata Sihasak.

"Bahkan insiden kecil yang melibatkan wisatawan dapat berdampak pada hubungan internasional," lanjutnya, seperti dilaporkan Bloomberg.