Gubernur Jateng Ingatkan Integritas Pejabat Usai OTT KPK terhadap Bupati Cilacap

Ntvnews.id, Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pentingnya integritas telah berulang kali ia tekankan kepada para pejabat daerah, menyusul operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.

"Soal integritas ini sudah saya ulang-ulang dan saya tekankan," kata Luthfi di Semarang, Minggu, saat menanggapi OTT terhadap Bupati Cilacap tersebut.

Menurutnya, pesan mengenai pentingnya menjaga integritas telah berkali-kali disampaikan kepada para kepala daerah, wakil kepala daerah hingga aparatur sipil negara (ASN). Karena itu, ia mengaku prihatin atas kembali terjadinya kasus dugaan korupsi yang melibatkan kepala daerah di wilayahnya.

Ia menambahkan, sebelum kasus ini terjadi, dua kepala daerah di Jawa Tengah juga sempat tersangkut perkara korupsi, yakni Bupati Pati dan Bupati Pekalongan.

Luthfi juga menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebelumnya telah menjalin kerja sama dengan KPK dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Melalui program koordinasi, supervisi, dan pencegahan (Korsupgah), lembaga antirasuah tersebut memberikan pembinaan kepada kepala daerah hingga anggota DPRD di wilayah tersebut.

Selain itu, dalam peringatan Hari Antikorupsi Dunia yang lalu, para pejabat daerah juga telah diingatkan untuk tidak melakukan penyimpangan anggaran maupun tindakan yang melanggar hukum.

Baca Juga: Kejati Sulsel Tahan Lima Tersangka Korupsi Bibit Nanas Rp60 Miliar

Terkait proses hukum yang sedang berjalan terhadap Bupati Cilacap, Luthfi menyatakan menghormati langkah yang dilakukan oleh KPK. Ia juga berharap kasus tersebut menjadi pengingat bagi seluruh pejabat publik agar menjaga integritas dalam menjalankan tugas.

"Ini pelajaran bagi kita semua pejabat publik, khususnya bupati dan wali kota agar memiliki integritas kuat. Integritas itu tidak hanya dimulut tapi juga diwujudkan dalam perbuatan," katanya.

Ia menambahkan bahwa integritas harus tercermin melalui tindakan nyata, yaitu dengan tidak melakukan pelanggaran hukum maupun menyalahgunakan kewenangan, sehingga tata kelola pemerintahan dapat berjalan secara bersih dan profesional.

"'Clean governance' dan 'good governance' itu harus jadi nafas bupati dan wali kota termasuk ASN-nya," lanjutnya.

Gubernur juga meminta jajaran Pemerintah Kabupaten Cilacap tetap fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama karena daerah tersebut sedang mempersiapkan berbagai layanan untuk menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran 2026.

Sebelumnya, pada 13 Maret 2026, KPK mengumumkan OTT terhadap Syamsul Auliya Rachman dan 26 orang lainnya serta menyita uang tunai dalam bentuk rupiah.

Baca Juga: Gubernur Jateng Ahmad Luthfi: Keamanan Jadi Kunci Pembangunan Daerah

Sehari kemudian, pada 14 Maret 2026, KPK menetapkan Syamsul Auliya Rachman bersama Sekretaris Daerah Cilacap Sadmoko Danardoo sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk tahun anggaran 2025–2026.

Dalam kasus tersebut, Syamsul Auliya Rachman diduga menargetkan perolehan dana sebesar Rp750 juta dari praktik pemerasan yang dilakukan. Dana itu rencananya dialokasikan Rp515 juta untuk pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Cilacap, sementara sisanya untuk kepentingan pribadi. Namun sebelum target tersebut tercapai, ia baru memperoleh sekitar Rp610 juta saat KPK melakukan penangkapan.

(Sumber: Antara)