Korban Aksi Protes Iran Terus Bertambah, Ketegangan Internasional Meningkat

Ntvnews.id, Taheran - Jumlah korban meninggal dunia akibat kekerasan yang mengiringi gelombang unjuk rasa di Iran bertambah menjadi sedikitnya 35 orang. Data tersebut disampaikan oleh jaringan pemantau hak asasi manusia Human Rights Activists News Agency (HRANA) yang berbasis di Amerika Serikat.

Lembaga yang didirikan oleh para pelarian Iran itu juga mencatat lebih dari 1.200 orang telah ditangkap sejak demonstrasi berlangsung lebih dari sepekan.

Dilansir dari Anadolu, Kamis, 8 Januar 2026, HRANA merinci, korban tewas terdiri atas 29 demonstran, empat anak-anak, serta dua anggota aparat keamanan Iran. Aksi protes dilaporkan telah menyebar ke lebih dari 250 kota, desa, atau lokasi lain di 27 dari total 31 provinsi di Iran. Informasi tersebut dihimpun dari jaringan aktivis di dalam negeri yang selama ini dinilai cukup akurat dalam melaporkan kerusuhan sebelumnya.

Baca Juga: Senator AS Sebut Trump Ancam “Bunuh” Pemimpin Tertinggi Iran

Aparat keamanan disebut menggunakan kekerasan terutama terhadap massa aksi di wilayah pedesaan. Dampaknya, gelombang protes kembali menjalar ke kota-kota besar, termasuk Teheran dan Mashhad.

Sementara itu, kantor berita Iran Fars yang memiliki kedekatan dengan Garda Revolusi melaporkan sekitar 250 personel kepolisian serta 45 anggota pasukan sukarelawan Basij mengalami luka-luka selama berlangsungnya demonstrasi.

Ultimatum dari Trump

Arsip foto - Presiden AS Donald Trump berbicara kepada wartawan di Gedung Putih di Washington, D.C., Amerika Serikat, 30 September 2025. Trump pada Rabu (26/11) mengatakan pihaknya tidak akan mengundang Afrika Selatan (Afsel) untuk menghadiri Konfere (Antara)

Lonjakan jumlah korban jiwa memunculkan potensi keterlibatan Amerika Serikat. Presiden AS Donald Trump pada Jumat, 2 Januari 2025, memperingatkan Iran bahwa jika Teheran "membunuh pengunjuk rasa damai secara brutal," maka Amerika Serikat "akan datang menyelamatkan mereka."

Meski belum jelas bagaimana dan apakah Trump akan bertindak, pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari para pejabat Iran yang mengancam akan menjadikan pasukan Amerika di Timur Tengah sebagai sasaran. Pernyataan Trump semakin menjadi sorotan setelah militer AS pada Sabtu menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro, yang dikenal sebagai sekutu lama Teheran.

Berbicara kepada wartawan di atas pesawat Air Force One, Trump mengatakan Amerika Serikat memantau situasi tersebut "dengan sangat dekat." Ia menambahkan, "Jika mereka mulai membunuh orang seperti yang mereka lakukan di masa lalu, saya pikir mereka akan dipukul sangat keras oleh Amerika Serikat."

Iran: Tidak Ada Toleransi bagi ‘Perusuh’

Sehari berselang, 3 Januari 2026 pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menegaskan bahwa "para perusuh harus ditempatkan pada tempatnya."

Pada Senin, 5 Januari Kepala Lembaga Peradilan Iran Gholamhossein Mohseni Ejei menegaskan kebijakan tanpa toleransi terhadap pihak-pihak yang dianggap membuat kerusuhan. "Saya menginstruksikan jaksa agung dan para jaksa di seluruh negeri untuk bertindak sesuai hukum dan dengan tegas terhadap para perusuh dan mereka yang mendukungnya… serta tidak menunjukkan kelonggaran atau toleransi," ujar Ejei, seperti dikutip kantor berita peradilan Mizan.

Meski demikian, ia menekankan bahwa pemerintah tetap "mendengarkan para pengunjuk rasa dan kritik mereka, serta membedakan antara demonstran dan para perusuh."

Di tingkat internasional, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak Iran untuk menghormati hak menyampaikan pendapat secara damai.

Baca Juga: AS Minta Venezuela Hentikan Kerja Sama dengan Rusia, China, Iran, dan Kuba

"Semua individu harus diizinkan untuk memprotes secara damai dan menyampaikan keluhan mereka," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric, sambil menekankan "perlunya mencegah jatuhnya korban lebih lanjut."

Aksi protes di Iran bermula pada 28 Desember ketika para pedagang di Teheran melakukan mogok kerja sebagai respons atas lonjakan harga dan stagnasi ekonomi. Gelombang aksi kemudian menyebar ke berbagai kota dan berkembang menjadi tuntutan bernuansa politik.

Iran saat ini menghadapi tekanan ekonomi berat akibat sanksi internasional, dengan nilai tukar rial anjlok hingga 1,4 juta per dolar AS serta inflasi dua digit.

Meski pemberitaan media pemerintah dibatasi dan verifikasi video di media sosial sulit dilakukan, aksi demonstrasi dilaporkan belum sepenuhnya mereda. Gelombang protes ini disebut sebagai yang terbesar sejak 2022, ketika kematian Mahsa Amini dalam tahanan polisi memicu demonstrasi nasional, meskipun skalanya belum sebesar peristiwa tersebut.