China: Peradilan Nicolas Maduro di Amerika Tidak Sah

Ntvnews.id, Beijing - Pemerintah China menilai proses peradilan terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, yang digelar di New York, Amerika Serikat, tidak memiliki legitimasi hukum.

“Amerika Serikat mengabaikan status kepala negara Presiden Maduro, secara terang-terangan menuntut dan mengadilinya di pengadilan domestik. Hal itu secara serius melanggar kedaulatan nasional Venezuela dan mendestabilisasi hubungan internasional,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing, Selasa, 6 Januari 2026.

Maduro dan Flores menghadiri sidang perdana di pengadilan federal New York pada Senin, 5 Januari 2026. Keduanya didakwa terkait kejahatan narkoba dan terorisme, tuduhan yang dijadikan dasar oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membenarkan penangkapan mereka di Caracas.

Dalam persidangan tersebut, Maduro menyatakan tidak bersalah atas seluruh dakwaan, termasuk tuduhan terorisme narkoba dan konspirasi impor kokain, serta menegaskan dirinya tetap merupakan pemimpin sah Venezuela.

Maduro dan Flores ditangkap dalam operasi militer Amerika Serikat di Caracas pada Sabtu, 3 Januari 2026.

Baca Juga: China Desak AS Segera Bebaskan Presiden Maduro dan Istri

Presiden Venezuela Nicolas Maduro (ketiga kanan) dikawal pasukan setibanya di Heliport Downtown Manhattan dalam perjalanan menuju Gedung Pengadilan Daniel Patrick Manhattan, Amerika Serikat, Senin 5 Januari 2026. ???????ANTARA FOTO/REUTERS/Eduardo Mu (Antara)

“Tidak ada negara yang boleh menempatkan aturan domestik di atas hukum internasional. China menyerukan AS untuk segera membebaskan Presiden Maduro dan istrinya serta menjamin keselamatan mereka,” tambah Mao Ning.

Pada hari yang sama, Wakil Presiden sekaligus Menteri Perminyakan Delcy Rodriguez dilantik sebagai presiden sementara Venezuela oleh kakaknya, Jorge Rodríguez, yang menjabat Ketua Parlemen dan terpilih kembali. Rodriguez kemudian menetapkan keadaan darurat nasional dan menegaskan bahwa Maduro tetap menjabat sebagai presiden.

Mao Ning menyatakan China menghormati kedaulatan serta kemerdekaan Venezuela.

“Kami menghormati pengaturan pemerintah Venezuela sesuai konstitusi dan hukum nasional,” tambah Mao Ning.

China juga menegaskan dukungannya terhadap peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Baca Juga: Venezuela: Aksi Militer AS Terhadap Maduro Dipicu Kepentingan Sumber Daya Alam

“AS mengabaikan kekhawatiran serius komunitas internasional dan menginjak-injak kedaulatan serta hak sah Venezuela. China menentang tindakan itu,” katanya.

Militer Bukan Solusi

Dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB yang digelar pada Senin, 5 Januari 2026, membahas serangan militer Amerika Serikat, Mao Ning menekankan bahwa pendekatan militer bukan solusi atas krisis yang terjadi dan justru berpotensi memperburuk keadaan.

China menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan negara-negara kawasan serta komunitas internasional guna menjaga perdamaian dan stabilitas di Amerika Latin dan Karibia.

“Semua negara harus menghormati jalur pembangunan yang dipilih rakyat negara lain dan mematuhi hukum internasional serta Piagam PBB. Negara besar harus memberi contoh. Tidak ada yang boleh menjadi polisi atau hakim dunia,” tegas Mao Ning.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Sabtu, 3 Januari 2026 mempublikasikan foto Presiden Venezuela Nicolas Maduro (Istimewa)

Baca Juga: China Desak AS Segera Bebaskan Presiden Venezuela Nicolas Maduro

Meski Venezuela kini dipimpin oleh presiden sementara, konstitusi negara tersebut mengatur pelaksanaan pemilihan umum dalam waktu 30 hari apabila presiden tidak dapat menjalankan tugas secara permanen. Mahkamah Agung Venezuela menyatakan ketidakhadiran Maduro bersifat “sementara”.

Masa jabatan presiden sementara dapat berlangsung selama 90 hari dan diperpanjang hingga enam bulan dengan persetujuan Majelis Nasional.

Presiden Trump sebelumnya menyatakan Venezuela tidak akan menggelar pemilu baru dalam 30 hari karena Amerika Serikat harus “memperbaiki” negara tersebut terlebih dahulu. Ia menyebut AS sedang memerangi jaringan pengedar narkoba, bukan Venezuela.

Trump juga menyampaikan bahwa Amerika Serikat dapat mensubsidi perusahaan minyak untuk membangun kembali infrastruktur energi Venezuela, yang diperkirakan rampung dalam waktu 18 bulan.

“Proses ini membutuhkan banyak uang, perusahaan minyak akan membiayai dan kemudian diganti melalui pendapatan atau dari kami,” katanya.

(Sumber: Antara)