Ntvnews.id, Hamilton, Kanada - Pemerintah Venezuela menyatakan bahwa aksi militer Amerika Serikat terhadap negaranya yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro dipicu oleh kepentingan untuk menguasai sumber daya alam Venezuela.
Pernyataan tersebut disampaikan pada Senin, 5 Januari 2026, dalam sesi darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Utusan Venezuela untuk PBB, Samuel Moncada, menyebut peristiwa tersebut sebagai momen penting dalam sejarah internasional.
"3 Januari 2026 adalah tanggal yang memiliki makna historis yang mendalam, tidak hanya bagi Venezuela tetapi juga bagi sistem internasional secara keseluruhan," kata Moncada.
Ia menggambarkan tindakan militer Amerika Serikat sebagai "serangan bersenjata yang tidak sah dan tanpa dasar hukum."
"Venezuela hadir di hadapan Dewan ini hari ini dengan keyakinan yang mendalam bahwa perdamaian internasional hanya dapat dipertahankan jika hukum internasional dihormati tanpa pengecualian, tanpa standar ganda, dan tanpa interpretasi selektif," katanya.
Baca Juga: Daftar Kepala Negara yang Pernah Ditangkap Amerika Serikat, Terbaru Presiden Venezuela Maduro
Moncada menegaskan bahwa aksi terbaru Amerika Serikat tersebut "merupakan pelanggaran mencolok terhadap Piagam PBB yang dilakukan oleh pemerintah AS," serta memperingatkan bahwa "hari ini, bukan hanya kedaulatan Venezuela yang dipertaruhkan."
"Kredibilitas hukum internasional, otoritas organisasi ini, dan validitas prinsip bahwa tidak ada negara yang dapat menempatkan dirinya sebagai hakim, pihak, dan pelaksana tatanan dunia juga dipertaruhkan," katanya.
Ia menilai kekayaan sumber daya alam Venezuela menjadi faktor utama di balik serangan tersebut.
"Kita tidak dapat mengabaikan elemen sentral dari agresi AS ini. Venezuela adalah korban serangan ini karena sumber daya alamnya," ujarnya.
"Minyak, energi, sumber daya strategis, ,dan posisi geopolitik negara kami secara historis telah menjadi faktor keserakahan dan tekanan eksternal," tambahnya.
Menurut Moncada, penggunaan kekuatan militer untuk menguasai sumber daya negara lain atau mengubah tatanan pemerintahan mengingatkan pada praktik kolonialisme dan neokolonialisme.
Baca Juga: Trump: Venezuela Tak Akan Gelar Pemilu Baru Dalam 30 Hari
Ia pun menyerukan agar Dewan Keamanan PBB mengambil langkah tegas dengan menuntut Amerika Serikat untuk "sepenuhnya menghormati kekebalan Presiden Nicolas Maduro dan Ibu Negara Celia Flores, serta pembebasan segera dan kepulangan mereka dengan selamat ke Venezuela."
"Terlepas dari keseriusan peristiwa di Venezuela, saya ingin memberi tahu badan ini dan komunitas internasional bahwa lembaga-lembaga berfungsi normal, bahwa tatanan konstitusional telah terjaga," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Kolombia dan Kuba turut menyampaikan kecaman terhadap tindakan Amerika Serikat.
Dalam pidato perdananya di Dewan Keamanan PBB, Utusan Kolombia untuk PBB Leonor Zalabata Torres menyatakan Kolombia “mengutuk secara kategoris peristiwa yang terjadi pada Jumat, 3 Januari 2026, pagi di Venezuela,” dan menyebutnya sebagai “pelanggaran nyata terhadap kedaulatan, kemerdekaan politik, dan integritas teritorial Venezuela.”
"Tidak ada pembenaran sama sekali, dalam keadaan apa pun, untuk penggunaan kekuatan sepihak untuk melakukan tindakan agresi," katanya.
Baca Juga: Delcy Rodriguez Resmi Dilantik Sebagai Presiden Sementara Venezuela
"Jika suatu negara, dan khususnya negara yang merupakan anggota tetap Dewan ini, mengabaikan hukum internasional yang kita rancang di San Francisco, lalu apa peran dewan ini?" tanya Torres.
Sementara itu, Utusan Kuba untuk PBB Ernesto Soberon Guzman menyatakan Washington tengah menjalankan "rencana hegemonik dan kriminal" terhadap Venezuela. Ia mengutuk "agresi militer Amerika Serikat terhadap Venezuela" serta menegaskan kembali "dukungan dan solidaritas mutlak Havana kepada rakyat Venezuela."
Ia menegaskan bahwa masa depan Venezuela sepenuhnya berada di tangan rakyatnya tanpa campur tangan asing. Menurutnya, apabila Amerika Serikat benar-benar menjunjung perdamaian dan keadilan, maka negara tersebut tidak akan menyerang wilayah Venezuela dengan mengabaikan nyawa manusia, kedaulatan, serta keutuhan wilayah negara itu.
(Sumber: Antara)
Presiden Venezuela Nicolas Maduro (ketiga kanan) dikawal pasukan setibanya di Heliport Downtown Manhattan dalam perjalanan menuju Gedung Pengadilan Daniel Patrick Manhattan, Amerika Serikat, Senin, 5 Januari 2026. Nicolas Maduro akan menjalani pengadilan pertamanya atas tuduhan federal AS berupa terorisme narkoba, konspirasi, perdagangan narkoba, pencucian uang, dan lainnya di Kota New York. ANTARA FOTO/REUTERS/Eduardo Munoz/nym. (Antara)