Pemandangan kota yang gelap usai serangan udara berskala besar terhadap Venezuela dan pemimpinnya oleh Amerika Serikat di Caracas, Venezuela, Sabtu 3 Januari 2026. ANTARA/Xinhua/Marcos Salgado/aa. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Enam negara, yakni Brasil, Chile, Kolombia, Meksiko, Uruguay, dan Spanyol, menyatakan keprihatinan serius terhadap langkah Amerika Serikat yang dinilai berupaya menguasai sumber daya alam dan aset-aset strategis milik Venezuela.
“Kami menyampaikan keprihatinan atas segala upaya pengendalian negara, pengelolaan, atau perampasan eksternal atas sumber daya alam atau strategis, yang tidak sesuai dengan hukum internasional serta mengancam stabilitas politik, ekonomi, dan sosial kawasan,” demikian bunyi pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh enam negara tersebut pada Minggu 4 Januari 2026.
Dalam pernyataan itu, keenam negara juga mengecam tindakan militer sepihak yang dilakukan Amerika Serikat di wilayah Venezuela. Mereka menilai langkah tersebut dapat menjadi preseden berbahaya bagi perdamaian dan keamanan kawasan, sekaligus berpotensi mengancam keselamatan warga sipil.
Lebih lanjut, pernyataan bersama tersebut menegaskan bahwa persoalan di Venezuela seharusnya diselesaikan sepenuhnya melalui jalur damai. Upaya penyelesaian itu, menurut mereka, harus ditempuh lewat dialog dan negosiasi, dengan tetap menghormati kehendak rakyat Venezuela dalam berbagai bentuknya, tanpa adanya campur tangan eksternal, serta sejalan dengan hukum internasional.
Baca Juga: Purbaya soal Konflik AS–Venezuela: Agak Aneh, Pasar Saham Malah Naik
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Sabtu 3 Januari 2026 menyatakan bahwa Amerika Serikat akan memimpin Venezuela hingga tercapainya transisi yang aman, tepat, dan bijaksana.
Pada 3 Januari, Amerika Serikat dilaporkan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Venezuela, menangkap Presiden Nicolas Maduro bersama istrinya, Cilia Flores, dan membawa keduanya ke New York.
Presiden AS Donald Trump kemudian mengumumkan bahwa Maduro dan Flores akan diadili atas dugaan keterlibatan dalam narko-terorisme serta dianggap menimbulkan berbagai ancaman, termasuk terhadap Amerika Serikat.
Menanggapi operasi militer Amerika Serikat tersebut, pemerintah Venezuela di Caracas mengajukan permintaan untuk menggelar pertemuan darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mahkamah Agung Venezuela selanjutnya menunjuk Wakil Presiden Delcy Rodríguez sebagai kepala negara sementara.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan solidaritas kepada rakyat Venezuela dan menyerukan pembebasan Presiden Nicolas Maduro beserta istrinya, serta menuntut agar tidak terjadi eskalasi lebih lanjut.
Sikap serupa juga disampaikan China, yang menyerukan pembebasan segera pasangan Maduro dan menegaskan bahwa tindakan Amerika Serikat tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.
(Sumber : Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
