Ntvnews.id, Washington - Pemimpin Minoritas DPR Amerika Serikat Hakeem Jeffries menilai pemerintahan AS tidak menunjukkan bukti yang memadai untuk membenarkan operasi militer di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro.
“Tak ada bukti yang disampaikan pemerintahan untuk membenarkan tindakan itu, yang terkait dengan adanya ancaman segera terhadap kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, dan keamanan nasional rakyat Amerika,” kata Jeffries kepada NBC News pada Minggu, 4 Januari 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pengumuman Presiden AS Donald Trump pada Sabtu, 3 Januari 2026, yang menyebut Maduro dan istrinya, Cilia Flores, ditangkap dalam operasi militer Amerika Serikat. Trump juga menyatakan AS akan mengambil alih kendali Venezuela untuk sementara waktu, termasuk dengan mengerahkan pasukan jika diperlukan.
Baca Juga: Korban Tewas Operasi Militer AS di Venezuela Bertambah Jadi 80 Orang
Maduro dan Flores tiba di New York pada Sabtu malam dan saat ini ditahan di sebuah pusat penahanan di Brooklyn. Keduanya menghadapi dakwaan federal di Amerika Serikat terkait perdagangan narkoba serta dugaan kerja sama dengan kelompok kriminal yang dikategorikan sebagai organisasi teroris.
Jeffries menolak alasan pemerintah yang menyebut operasi tersebut sebagai bagian dari pemberantasan narkoba, dan menilai langkah itu sebagai peningkatan eskalasi militer.
“Ini bukan sekadar operasi narkoba. Ini adalah tindakan perang,” ujarnya.
Sejumlah anggota parlemen dari Partai Demokrat Amerika Serikat juga mengecam aksi militer tersebut pada Sabtu. Mereka menilai operasi itu dilakukan tanpa persetujuan Kongres dan menyebutnya sebagai tindakan yang melanggar hukum.
Baca Juga: Menhan Venezuela: Mayoritas Tim Keamanan Presiden Maduro Tewas dalam Operasi AS
(Sumber: Antara)
Arsip foto - Pantulan gedung Capitol terlihat dari kap mobil di Washington, D.C., Amerika Serikat, 5 November 2025. ANTARA/Xinhua/Hu Yousong/aa. (Antara)