China Desak AS Segera Bebaskan Presiden Maduro dan Istri

Ntvnews.id, Beijing - Kementerian Luar Negeri China menegaskan pada Minggu, 4 Januari 2026, bahwa Amerika Serikat harus segera membebaskan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, yang menurut klaim Presiden AS Donald Trump telah ditangkap dan dibawa ke luar negeri.

"China menyerukan kepada AS untuk menjamin keselamatan pribadi Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, membebaskan mereka segera, menghentikan upaya penggulingan pemerintah Venezuela, dan menyelesaikan masalah melalui dialog dan negosiasi," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.

Kementerian Luar Negeri China menyatakan keprihatinan atas penahanan paksa Maduro dan istrinya oleh AS. Menurut kementerian, tindakan Washington tersebut melanggar hukum internasional dan norma dasar hubungan internasional, serta bertentangan dengan tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pada Sabtu, 3 Januari 2026, Trump menyatakan bahwa AS telah melakukan serangan besar-besaran terhadap Venezuela, menangkap Maduro dan istrinya, serta mengusir mereka dari negara tersebut.

Baca Juga: Jepang Dorong Upaya Diplomatik Pulihkan Demokrasi Venezuela

Sejumlah media melaporkan ledakan di Caracas, mengaitkan serangan dengan unit Delta Force AS. Surat kabar New York Times mengutip pejabat senior Venezuela menyebut sedikitnya 40 orang tewas, termasuk militer dan warga sipil.

Pihak berwenang Venezuela menyatakan tidak memiliki informasi tentang lokasi Maduro dan menuntut bukti bahwa dia masih hidup. Trump kemudian membagikan foto yang menurutnya menunjukkan Maduro berada di atas kapal USS Iwo Jima.

Media AS menyiarkan gambar pesawat yang mendarat di Negara Bagian New York, di mana Maduro dan istrinya diduga dikawal oleh puluhan petugas penegak hukum. Beberapa anggota Kongres AS mengecam operasi tersebut sebagai tindakan ilegal, sementara pemerintah AS menegaskan bahwa Maduro akan diadili.

Baca Juga: Kemlu RI Prihatin atas Operasi AS di Venezuela, Serukan Dialog dan Hormati Kedaulatan

Kementerian Luar Negeri Venezuela menyatakan niat mengajukan banding ke sejumlah organisasi internasional terkait tindakan Washington dan meminta pertemuan mendesak Dewan Keamanan PBB yang dijadwalkan pada Senin, 5 Januari 2026.

Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan solidaritasnya dengan Venezuela. Moskow menyatakan keprihatinan mendalam atas laporan pemindahan paksa Maduro dan istrinya selama agresi AS, menuntut pembebasan mereka, dan mendesak langkah-langkah untuk mencegah eskalasi situasi lebih lanjut di Venezuela.

(Sumber: Antara)