Jepang Dorong Upaya Diplomatik Pulihkan Demokrasi Venezuela

Ntvnews.id, Tokyo - Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada Minggu menyatakan bahwa negaranya akan menempuh langkah-langkah diplomatik guna mendorong pemulihan demokrasi dan menjaga stabilitas di Venezuela, menyusul penangkapan Presiden Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat dalam sebuah operasi militer sehari sebelumnya.

Melalui unggahan di media sosial, Takaichi menegaskan bahwa Jepang "telah lama menghormati nilai-nilai dan prinsip-prinsip mendasar seperti kebebasan, demokrasi, dan supremasi hukum."

Ia menambahkan, pemerintah di Tokyo akan berkoordinasi secara erat dengan negara-negara anggota Kelompok Tujuh (G7) serta pihak-pihak lain yang juga menyatakan keprihatinan terhadap perkembangan situasi di Venezuela.

Meski demikian, Takaichi tidak memberikan penilaian apakah operasi militer yang dilakukan di negara kaya minyak tersebut dapat dibenarkan atau tidak.

Baca Juga: Terbelahnya Warga Venezuela Usai Penangkapan Maduro oleh AS

Serangan yang dilakukan tanpa persetujuan Kongres Amerika Serikat dan/atau tanpa adanya ancaman keamanan nasional yang bersifat mendesak, memunculkan pertanyaan mengenai aspek legalitas, baik di tingkat domestik AS maupun dalam konteks hukum internasional.

Dalam pernyataan terpisah, Kementerian Luar Negeri Jepang menyebut pihaknya terus memantau perkembangan di Venezuela secara saksama serta berupaya memastikan keselamatan warga negara Jepang yang berada di negara tersebut.

Kerumunan merayakan di sebuah stasiun bensin di Doral, Florida, Sabtu, 3 Januari 2025, setelah penangkapan presiden Venezuela. CNN (CNN)

Kementerian itu menyatakan telah menghubungi sebagian besar warga negara Jepang di Venezuela dan hingga kini tidak ada laporan mengenai korban jiwa.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan usai operasi tersebut bahwa Amerika Serikat akan "mengelola" Venezuela hingga tercapai "transisi yang aman, tepat, dan bijaksana."

Trump juga mengatakan bahwa Maduro, yang diterbangkan ke New York bersama istrinya, akan menghadapi proses hukum di Amerika Serikat atas tuduhan bertanggung jawab terhadap penyelundupan narkoba ilegal dalam jumlah besar ke negara itu.