Ntvnews.id, Kuala Lumpur - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mendesak Amerika Serikat untuk segera membebaskan Presiden Venezuela Nicolás Maduro beserta istrinya, yang ditangkap dalam operasi militer pada Sabtu, 3 Januari 2026.
Anwar menyampaikan hal itu dalam keterangannya di Kuala Lumpur, Malaysia, Ahad, 4 Januari 2026, menilai penangkapan Maduro sebagai pelanggaran jelas terhadap hukum internasional.
“Saya telah mengikuti perkembangan di Venezuela dengan keprihatinan yang mendalam. Pemimpin Venezuela dan istrinya telah ditangkap dalam sebuah operasi militer Amerika Serikat yang berskala besar dan tidak lazim,” kata Anwar.
“Tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang nyata terhadap hukum internasional dan merupakan penggunaan kekuatan yang tidak sah terhadap sebuah negara berdaulat. Presiden Maduro dan istrinya harus segera dibebaskan tanpa penundaan yang tidak semestinya,” tegasnya.
Baca Juga: AS Kerahkan 150 Pesawat dari 20 Pangkalan untuk Operasi Penangkapan Maduro
Anwar menekankan bahwa penggulingan paksa terhadap seorang kepala pemerintahan yang sedang menjabat melalui intervensi eksternal akan menciptakan preseden berbahaya.
Ia menilai langkah semacam itu mengikis batasan mendasar dalam penggunaan kekuasaan antarnegara dan melemahkan kerangka hukum yang menopang tatanan internasional.
“Merupakan hak rakyat Venezuela untuk menentukan masa depan politik mereka sendiri. Seperti yang telah ditunjukkan oleh sejarah, perubahan kepemimpinan secara tiba-tiba yang dipaksakan melalui kekuatan eksternal justru akan membawa lebih banyak mudarat daripada manfaat, terlebih di sebuah negara yang telah lama bergulat dengan kesulitan ekonomi berkepanjangan dan tekanan sosial yang mendalam,” ujarnya.
Baca Juga: Trump Akui Sempat Pertimbangkan untuk Bunuh Nicolas Maduro Saat Operasi Penangkapan
Anwar menegaskan bahwa Malaysia memandang penghormatan terhadap hukum internasional dan kedaulatan negara sebagai prinsip penting dalam menjaga hubungan damai antarnegara.
Ia menambahkan, keterlibatan konstruktif, dialog, dan de-eskalasi tetap menjadi cara paling kredibel untuk melindungi warga sipil dan memungkinkan rakyat Venezuela memperjuangkan aspirasi sah mereka tanpa menimbulkan penderitaan tambahan.
(Sumber: Antara)
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyampaikan pidato di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Selasa 29 Juli 2025. Dalam kunjungannya ke Indonesia, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim memberikan pidato kebijakan tentang ASEAN dalam konteks Keketuaan M (Antara)