Ntvnews.id, Lombok - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan dirinya pernah menghentikan rencana penjualan sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) kepada pihak asing setelah menjabat sebagai presiden. Beberapa perusahaan yang disebut sempat akan dilepas antara lain PT PAL Indonesia, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia (PTDI), hingga PT Garuda Indonesia.
Menurut Prabowo, sejumlah perusahaan pelat merah yang sebelumnya terus mengalami kerugian kini mulai menunjukkan perkembangan positif.
"Banyak sekali perusahaan yang seolah-olah tadinya mau dijual ke asing saya larang. Tadinya industri pertahanan mau dijual. PT PAL mau dijual, PT Pindad mau dijual, PTDI dibunuh, mau dijual. Kita bangkitkan sekarang, kita akan bangkitkan semua perusahaan-perusahaan itu," ujar Prabowo saat meresmikan lima bendungan di Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat, 10 Juli 2026.
Ia menjelaskan, PT PAL kini telah mampu memproduksi berbagai kapal perang, termasuk kapal selam. Sementara itu, PT Pindad disebut baru memperoleh kontrak dari Arab Saudi untuk memproduksi senapan dan senapan mesin bagi militer negara tersebut.
Baca Juga: Prabowo Resmikan 5 Bendungan Senilai Rp 9,79 Triliun, Sebut Sebagai Simbol Perjuangan Bangsa
Prabowo juga menyinggung kondisi PT Garuda Indonesia yang menurutnya sempat direncanakan untuk dijual. Namun, ia mengklaim maskapai pelat merah tersebut kini mulai bangkit dan akan segera mencatatkan keuntungan.
"Garuda tadinya mau dijual saya larang, sekarang sudah mulai bangkit. Bulan depan sudah mulai untung dari sekian puluh tahun rugi," ujarnya.
Selain membahas kinerja BUMN, Prabowo mengungkapkan pemerintah tengah melakukan penataan besar-besaran terhadap perusahaan-perusahaan pelat merah. Ia mengaku baru mengetahui jumlah BUMN mencapai lebih dari seribu setelah resmi dilantik sebagai presiden.
"Saya tidak pernah tahu bahwa BUMN kita begitu banyak. Begitu saya dilantik jadi presiden, baru saya diberi tahu BUMN kita 1.077. Itu pun jangan-jangan ada lagi anak perusahaan, cucu perusahaan, cicit perusahaan," kata Prabowo.
Prabowo Subianto (Istimewa)
Menurutnya, banyaknya entitas BUMN dimanfaatkan untuk menyembunyikan pengelolaan keuangan negara sehingga pemerintah memutuskan melakukan restrukturisasi.
Prabowo menyebut hingga saat ini sekitar 240 BUMN yang dinilai tidak efisien dan terus merugi telah ditutup. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 250 perusahaan pada akhir Juli 2026, sementara hingga 31 Desember 2026 pemerintah menargetkan total 800 BUMN yang tidak efisien ditutup.
Ia menilai langkah tersebut telah menghasilkan penghematan anggaran yang mendekati Rp70 triliun, terutama dari efisiensi biaya operasional dan gaji direksi.
Di sisi lain, Prabowo juga menyinggung pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia sebagai sovereign wealth fund yang bertugas menghimpun aset negara guna memperkuat pembiayaan pembangunan serta pengelolaan investasi nasional.
Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan bendungan di NTB (Youtube Sekretariat Presiden)