KPK Sebut Sudah Susun Kajian Pencegahan Korupsi di Sektor Lingkungan

Ntvnews.id, Yogyakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyatakan bahwa lembaga antirasuah telah menyusun kajian terkait pencegahan praktik korupsi di sektor lingkungan hidup.

“Ada, ada di pencegahan, ada di Kedeputian Pencegahan dan Monitoring,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto usai menghadiri rangkaian Hari Antikorupsi Sedunia 2025 di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin, 8 Desember 2025.

Pernyataan tersebut disampaikan Setyo ketika menjawab pertanyaan jurnalis mengenai langkah konkret KPK dalam mencegah korupsi di bidang lingkungan, terlebih setelah bencana banjir bandang dan tanah longsor terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Saat ditanya mengenai tindak lanjut hukum terhadap pihak-pihak yang menerima manfaat dari aktivitas penebangan hutan secara ilegal, Setyo menegaskan bahwa fokus utama KPK saat ini adalah pada penanganan korban bencana.

Baca Juga: DPR: Gaji Tambahan Kepala Daerah Bukan Cara Efektif Cegah Korupsi

Meski demikian, ia menjelaskan bahwa langkah lanjutan akan ditempuh melalui koordinasi dengan sejumlah kementerian maupun lembaga terkait.

“Untuk ke depannya, ya kami melihat di sana kan ada para penegak hukum juga. Kemudian selama ini juga kan komunikasi, kerja sama, dan koordinasi kami dengan kementerian terkait dengan yang membidangi urusan-urusan sumber daya kan sudah berjalan,” katanya.

Sebelumnya, wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilanda banjir bandang serta longsor. Berdasarkan data sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Minggu, 7 Desember 2025, tercatat 921 jiwa meninggal dunia dan 392 jiwa masih hilang akibat bencana tersebut.

Baca Juga: Dana Hibah Atlet Difabel Kabupaten Bekasi Dikorupsi Rp7,1 M untuk Kampanye dan Beli Mobil

Pada 3 Desember 2025, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar penanganan dampak bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Sumatera dilakukan secara nasional dan menjadi prioritas utama.

Selanjutnya, pada 7 Desember 2025, Presiden Prabowo menyampaikan tujuh arahan strategis dalam rapat terbatas penanganan bencana di Aceh. Salah satunya menekankan pentingnya kecepatan, ketepatan, dan konsistensi pemerintah guna memastikan keselamatan serta pemulihan bagi seluruh warga terdampak.

(Sumber: Antara)