Zelensky Didesak AS Capai Kesepakatan Damai di Tengah Kasus Korupsi dan Tekanan Serangan Rusia

Ntvnews.id, Kyiv - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini menghadapi tekanan politik baru dari Amerika Serikat (AS) setelah digelarnya perundingan antara delegasi kedua negara mengenai penyelesaian konflik dengan Rusia.

Dilansir dari Washington Post, Senin, 1 Desember 2025, desakan ini kian menguat seiring munculnya skandal korupsi yang mengguncang pemerintahan Ukraina serta terus berlangsungnya gempuran militer Rusia.

Pada Jumat lalu, Zelensky menyampaikan bahwa delegasi Ukraina dalam pertemuan tersebut akan diketuai oleh Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Andrii Hnatov, diikuti Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Rustem Umerov, serta perwakilan dari Kementerian Luar Negeri dan badan intelijen negara.

Baca Juga: Zelensky Berusaha Redakan Ketegangan dengan Trump Usai Kritik Tajam soal Rencana Damai Ukraina–Rusia

Dalam laporan yang dikutip Antara pada Minggu, 30 November 2025, disebutkan bahwa Washington mendorong Kyiv agar mencapai kesepakatan damai pada pertemuan yang dijadwalkan pekan depan. Kondisi politik dalam negeri Ukraina pun memanas, diperburuk dengan seruan tokoh oposisi agar dilakukan perombakan besar-besaran dalam struktur pemerintahan.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. (ANTARA)

Anggota parlemen Volodymyr Ariev menilai langkah Zelensky belum mencerminkan perubahan mendasar, karena menurutnya perombakan yang dilakukan hanya sebatas pergantian tokoh yang terseret kasus dengan sosok lain yang juga memicu kontroversi.

Baca Juga: Presiden Ukraina Zelensky Telepon Macron, Minta Rudal Secepatnya

Sementara itu, AS telah menyusun ulang draf rencana perdamaian untuk Ukraina. Jika sebelumnya berisi 28 butir kesepakatan, kini proposal tersebut dipangkas menjadi 19 poin setelah pertemuan trilateral antara pejabat Ukraina, AS, dan Eropa yang digelar di Jenewa pada 23 November.

Presiden Rusia Vladimir Putin belakangan menyatakan bahwa ide perdamaian yang diajukan Presiden AS Donald Trump dapat menjadi landasan untuk menghentikan konflik. Kremlin, melalui juru bicara Dmitry Peskov, menegaskan bahwa keputusan akhir berada pada Kyiv, meskipun ruang manuver Ukraina semakin terbatas akibat tekanan militer yang terus berlanjut.