Papan pengumuman terlihat di depan Gedung Capitol, Washington DC, Amerika Serikat, 6 Oktober 2025. (ANTARA FOTO/Xinhua/Li Rui/rwa) (Antara)
Ntvnews.id, Moskow - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak Partai Demokrat untuk segera menyetujui rancangan undang-undang (RUU) pendanaan sementara guna mengakhiri penutupan pemerintahan federal (shutdown) yang telah berlangsung selama hampir sepekan.
Trump menyatakan dirinya bersedia bekerja sama dengan Partai Demokrat untuk menyelesaikan sejumlah isu yang selama ini menjadi sumber ketegangan dengan Partai Republik, namun dengan satu syarat — pemerintah harus dibuka kembali terlebih dahulu.
“Saya senang bekerja sama dengan Partai Demokrat dalam kebijakan kesehatan mereka yang gagal, atau apa pun, tetapi pertama-tama mereka harus mengizinkan pemerintahan kita dibuka kembali. Bahkan, mereka seharusnya membuka pemerintahan kita malam ini,” ujar Trump dalam unggahan di platform Truth Social, Senin waktu setempat.
Penutupan pemerintahan federal AS telah berlangsung enam hari, setelah Partai Demokrat dan Partai Republik gagal mencapai kesepakatan mengenai RUU pendanaan sementara sebelum batas akhir tahun fiskal.
Baca Juga: Trump Klaim Layak Raih Nobel Perdamaian, Pakar: Sungguh Tidak Terpikirkan
Trump dan Partai Republik menuding pihak Demokrat memanfaatkan tenggat waktu tersebut untuk keuntungan politik, termasuk dalam perdebatan terkait pembiayaan layanan kesehatan bagi imigran tanpa dokumen.
Akibat shutdown tersebut, sekitar 1,3 juta personel militer aktif dan 50.000 anggota penjaga pantai dilaporkan tidak menerima gaji. Selain itu, bantuan pangan bagi keluarga berpenghasilan rendah terhenti, dan lebih dari 13.000 pengatur lalu lintas udara terdampak, yang berpotensi mengganggu jadwal penerbangan nasional.
Menurut perkiraan Kantor Anggaran Kongres (Congressional Budget Office/CBO), sekitar 750.000 pegawai federal dapat dirumahkan setiap harinya selama shutdown berlangsung. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi sekitar 400 juta dolar AS per hari, atau setara dengan sekitar Rp6,6 triliun.
Sementara itu, pada Senin, Senat AS gagal mengesahkan RUU pendanaan yang diajukan oleh Partai Republik untuk mengakhiri penutupan pemerintahan tersebut.
(Sumber : Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
