Arsip - Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (ANTARA)
Ntvnews.id, Washington - Amerika Serikat resmi mengalami government shutdown pada Rabu, 1 Oktober 2025 pukul 00.01 waktu setempat, setelah dua rancangan undang-undang dari Partai Republik dan Demokrat gagal disahkan di Senat. Kondisi ini membuat pemerintah federal kehabisan dana untuk menjalankan operasionalnya.
Dilansir dari ABC News, RUU yang diusung Partai Demokrat, mencakup perpanjangan subsidi kesehatan dalam Affordable Care Act serta pembatalan pemotongan dana Medicaid, tidak berhasil lolos. Begitu pula dengan usulan Partai Republik berupa anggaran sementara untuk tujuh minggu ke depan, yang juga gagal mendapatkan dukungan.
Akibat kebuntuan ini, Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih, Russell Vought, memerintahkan semua lembaga federal untuk mulai “menjalankan rencana penutupan secara teratur.”
Pemimpin Minoritas Senat, Chuck Schumer, mendesak Partai Republik untuk duduk bersama di meja perundingan setelah Senat gagal mengesahkan rancangan undang-undang guna mencegah penutupan pemerintahan.
Baca Juga: PBB Terus Jalin Dialog dengan AS Terkait Rencana Trump untuk Perdamaian Gaza
“Kami ingin duduk dan bernegosiasi, tetapi Partai Republik tidak bisa melakukannya dengan cara yang partisan, di mana mereka hanya berkata ‘ikuti cara kami atau tidak sama sekali,’” ujar Schumer dalam konferensi pers usai pemungutan suara di Senat pada Selasa malam, 30 September 2025.
Senat dijadwalkan kembali menggelar pemungutan suara, kemungkinan terhadap dua rancangan yang sebelumnya gagal disetujui.
Sementara itu, Presiden Donald Trump bersama sejumlah pemimpin Kongres dari dua partai telah bertemu di Gedung Putih pada Senin, 29 September 2025, untuk berupaya mencegah penutupan pemerintahan.
“Saya pikir kita akan menuju ke shutdown karena Partai Demokrat tidak mau melakukan hal yang benar,” kata Wakil Presiden JD Vance setelah pertemuan tersebut.
Baca Juga: Trump Setujui Penjualan Operasi TikTok ke Investor Amerika Serikat
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran besar karena berdampak langsung pada jutaan pegawai negeri. Sekitar 4 juta pegawai federal, termasuk anggota militer, berpotensi tidak menerima gaji selama penutupan berlangsung. Dari jumlah itu, ratusan ribu orang, seperti petugas keamanan bandara, pengatur lalu lintas udara, serta anggota militer aktif, tetap diwajibkan bekerja tanpa bayaran.
Sementara itu, 2 juta tentara aktif juga kemungkinan besar harus tetap bertugas tanpa digaji, termasuk anggota Garda Nasional yang telah dikerahkan ke sejumlah kota oleh Presiden Donald Trump. Pegawai kontrak pemerintah seperti petugas kebersihan dan keamanan tidak diharuskan bekerja dan tidak dijamin akan menerima bayaran kembali.
Layanan publik juga ikut terdampak. Beberapa taman nasional dan museum Smithsonian diperkirakan akan tutup dalam beberapa hari, sedangkan layanan seperti Jaminan Sosial, Medicare dan Medicaid masih berjalan namun kemungkinan mengalami keterlambatan.
Ketika pemerintahan Trump pertama kali menghadapi shutdown pada Desember 2018, krisis itu berlangsung selama 35 hari, terpanjang dalam sejarah AS, dan menyebabkan hilangnya sekitar US$3 miliar aktivitas ekonomi yang tidak pernah pulih kembali.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
