Sidang Umum PBB ke-80 Disebut Momentum Reformasi Multilateralisme

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 12 Sep 2025, 06:50
thumbnail-author
Deddy Setiawan
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Ilustrasi - Bendera PBB. Ilustrasi - Bendera PBB. (ANTARA/Anadolu)

Ntvnews.id, Jakarta - Sidang Majelis Umum PBB (UNGA) ke-80 dinilai bukan sekadar forum tahunan, melainkan kesempatan refleksi perjalanan 80 tahun PBB sekaligus momentum penting untuk mendorong reformasi multilateralisme. Pandangan ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri yang juga Duta Besar RI untuk PBB, Umar Hadi.

“Sidang Majelis Umum tahun ini istimewa. Kalau kita lihat dalam konteks besar 80 tahun PBB, dunia telah menikmati stabilitas relatif tanpa perang besar. Tetapi tantangan sekarang berbeda, konflik semakin sulit diselesaikan, multilateralisme seolah kehilangan relevansi,” kata Umar Hadi saat press briefing di Jakarta, Kamis, 11 September 2025.

Ia menyinggung konflik di Ukraina dan Palestina sebagai contoh nyata bagaimana peran PBB kini mengalami kebuntuan dalam meredakan krisis global.

"Dulu mungkin ada konflik lalu ada peacekeeping. Sekarang, konflik lama tetap muncul, dan seakan-akan multilateralisme tidak dipedulikan. Ini menegaskan perlunya PBB beradaptasi,” ujar Dubes Umar.

Baca Juga: Prabowo Siap Angkat Dinamika Global di Sidang Umum PBB

Menurut Umar, perubahan dunia dalam delapan dekade terakhir sangat besar. Anggota PBB yang semula 51 negara kini berkembang menjadi 193, termasuk Indonesia yang resmi bergabung pada 1950.

Negara-negara berkembang seperti Indonesia, India, Brasil, Mesir, dan Tiongkok kini memiliki pengaruh lebih besar dalam tata dunia. Selain itu, aktor non-negara seperti perusahaan multinasional, organisasi masyarakat sipil, hingga NGO juga semakin menentukan arah kebijakan global.

Baca Juga: PBB Kecam Israel yang Serang Pasukan Perdamaian di Lebanon

“PBB sekarang bukan hanya tentang negara, tapi juga dipengaruhi oleh civil society dan aktor-aktor lain. Ini memperkuat urgensi reformasi agar PBB tetap relevan,” jelas Umar Hadi.

Ia menekankan bahwa Indonesia bersama sejumlah negara anggota lain konsisten mendukung reformasi PBB. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di New York pada UNGA ke-80 disebut sebagai simbol kepemimpinan Indonesia dalam memperjuangkan multilateralisme dari perspektif negara berkembang.

Sidang UNGA ke-80 akan digelar pada 22–29 September di New York. Sesi debat umum dimulai 23 September dan akan dihadiri lebih dari 140 pemimpin dunia. Indonesia dijadwalkan berpidato pada hari pertama.

x|close