Demo di Israel Desak Oposisi Berkoalisi dengan Partai Arab untuk Gulingkan Netanyahu

Dilansir dari AFP, Senin, 2 November 2026, pemilu yang digelar pada Selasa, 27 Oktober 2026 tidak memberikan kemenangan mutlak kepada salah satu kubu. Tidak ada blok politik yang berhasil mengamankan mayoritas dari total 120 kursi di parlemen Israel.

Partai-partai yang didominasi pemilih Yahudi dan menentang Netanyahu memperoleh 48 kursi. Sementara itu, dua partai berbasis pemilih Arab, Raam dan Joint List, meraih total 19 kursi.

Jika kedua kelompok tersebut membentuk aliansi, blok anti-Netanyahu berpeluang menguasai 67 kursi parlemen. Jumlah itu cukup untuk membentuk mayoritas, meskipun rencana kerja sama tersebut masih mendapat penolakan dari sejumlah partai oposisi.

Perolehan suara partai-partai Arab meningkat di tengah kekecewaan terhadap retorika pemerintahan sayap kanan Netanyahu yang dinilai menyasar komunitas Arab. Namun, pemimpin oposisi Gadi Eisenkot belum menentukan sikap mengenai kemungkinan membangun koalisi bersama partai-partai tersebut.

Dalam aksi demonstrasi di Tel Aviv, seorang peserta bernama Ayelet Raz mengatakan komunitas Arab yang mencakup sekitar 20 persen populasi Israel berhak memperoleh ruang dalam kehidupan politik negara tersebut.

Baca Juga: Rival Netanyahu Tuduh Ada Dugaan Manipulasi Suara di TPS Pemilu Israel

"Ini adalah kesempatan terakhir untuk perubahan nyata," ujar psikolog berusia 60 tahun itu.

Raz juga mengingatkan bahwa Netanyahu, yang tercatat sebagai perdana menteri dengan masa jabatan terlama di Israel, merupakan sosok yang piawai memanipulasi keadaan.

"Kita perlu memberi kesempatan bagi perdamaian. Jika tidak, pertumpahan darah ini akan terus berlangsung selamanya," katanya.

Sekitar 500 orang mengikuti demonstrasi di Tel Aviv. Mereka membawa poster yang menyerukan persatuan antara warga Yahudi dan Arab, di antaranya bertuliskan 'Arab dan Yahudi hanya akan menang jika bersatu' serta 'Ada mayoritas untuk perubahan'.

Aksi serupa juga berlangsung di Yerusalem dengan diikuti sekitar 100 orang. Para demonstran membawa poster bertuliskan '67 kursi-Bersatu kita teguh, terpecah kita dapatkan Bibi' dan 'Mengapa tidak? Kecuali jika kita memang rasis?'.

Partai-partai Arab baru satu kali secara resmi menjadi bagian dari pemerintahan Israel. Hal itu terjadi ketika pemimpin Raam, Mansour Abbas, bergabung dalam koalisi pemerintahan yang berumur pendek pada 2021 hingga 2022. Abbas telah menyatakan kesediaannya untuk kembali mengambil langkah serupa.

Sementara itu, perwakilan Joint List, Yousef Jabareen, mengatakan kepada AFP bahwa pihaknya bersedia memberikan dukungan kepada Eisenkot di parlemen tanpa harus menjadi bagian dari pemerintahannya. Salah satu pertimbangan yang mendasari sikap tersebut adalah perang di Gaza.

Papan reklame raksasa memuat pesan anti-Israel dan anti-Netanyahu di Alun-Alun Enghelab, Teheran, Iran, pada Senin, 12 Oktober 2026. (Antara)

Di tengah demonstrasi yang menuntut pembentukan koalisi oposisi dan partai Arab, lebih dari 100 pendukung Netanyahu menggelar aksi tandingan di Tel Aviv. Mereka justru meminta kelompok oposisi bergabung dengan pemerintahan Netanyahu.

"Pilih kubu kanan, atau Palestina," seru para demonstran, mengulang slogan yang digunakan dalam kampanye Netanyahu.

Salah seorang pendukung Netanyahu, Rebecca Schindler, 60 tahun, menuding dua partai Arab memiliki hubungan dengan Hamas dan berupaya mengubah karakter negara Israel.

"Dua partai Arab itu mendukung Hamas. Mereka ingin mengubah Israel menjadi negara Arab," ujar Schindler.

Pendukung Netanyahu lainnya, Nava Rehavia, 70 tahun, juga meminta Eisenkot dan Avigdor Liberman bergabung dengan koalisi yang dipimpin Netanyahu.

"Pihak Arab tidak menang, karena mereka mencuri pemilu," katanya.

Oposisi Israel Belum Sepakat

Di sisi lain, Eisenkot, mantan kepala militer yang baru terjun ke dunia politik, memiliki pandangan yang sebagian besar sejalan dengan Netanyahu dalam persoalan keamanan. Sikap tersebut juga mencakup isu Gaza, wilayah yang hancur akibat serangan militer Israel sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Eisenkot kembali menegaskan hanya bersedia membentuk pemerintahan Zionis yang beranggotakan pihak-pihak yang mengakui Israel sebagai negara Yahudi yang demokratis dan liberal. Ia juga mensyaratkan pengakuan terhadap Hamas sebagai organisasi teroris, ketentuan yang sebelumnya ditolak para pemimpin Arab.

Meski tidak menginginkan pemerintahan yang bergantung pada dukungan partai-partai Arab, Eisenkot belum secara tegas menutup kemungkinan menerima dukungan eksternal dari kelompok tersebut.

Pemimpin Partai Democrats yang berhaluan kiri, Yair Golan, secara terbuka mendukung pembentukan pemerintahan dengan sokongan partai-partai Arab. Menurutnya, mengecualikan kelompok tersebut dari proses politik merupakan tindakan rasis.

Namun, sikap berbeda ditunjukkan Avigdor Liberman, pemimpin partai sayap kanan Yisrael Beitenu yang juga berseberangan dengan Netanyahu. Ia menolak bergabung dengan koalisi yang bergantung pada partai-partai Arab, termasuk jika dukungan mereka hanya diberikan dari luar pemerintahan.

"Siapa pun yang ingin bergantung pada para pendukung terorisme, silakan saja. Yisrael Beitenu tidak akan terlibat," tulisnya di Facebook.