Pemilu Israel, Oposisi Sebut Netanyahu Tak Layak Memimpin Negara

Ntvnews.id, Tel Aviv - Pemimpin oposisi Israel, Gadi Eisenkot, melontarkan kritik terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menjelang pemilihan umum yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 27 Oktober 2026. Eisenkot menilai Netanyahu sudah tidak pantas memimpin Israel karena kebijakannya dinilai berisiko mengancam keamanan nasional dan perekonomian negara.

Eisenkot menyoroti rencana Netanyahu menyiapkan sistem pembayaran alternatif untuk mengantisipasi kemungkinan sanksi internasional akibat operasi militer Israel di Palestina. Menurutnya, kebijakan tersebut justru berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi Israel.

Kritik itu disampaikan Eisenkot melalui unggahan di media sosial X pada Sabtu, 24 Oktober 2026 lalu, beberapa hari sebelum pemungutan suara. Ia menuduh Netanyahu telah merusak persatuan masyarakat, melemahkan militer, dan berisiko membebani perekonomian Israel hingga generasi mendatang.

Ketua partai Yashar tersebut menilai pernyataan Netanyahu mengenai ancaman sanksi internasional menunjukkan "bukti nyata bahwa dia telah kehilangan kontak dengan realitas dan memasuki dunia khayalan".

Baca Juga: Hebron Memanas, Israel Kuasai Rumah Warga Palestina untuk Pos Militer

Eisenkot juga memperingatkan bahwa langkah Netanyahu untuk mengantisipasi tekanan internasional berpotensi menjauhkan Israel dari sistem keuangan global. Menurutnya, kebijakan tersebut mencerminkan kegagalan pemerintah dalam menghadapi penurunan posisi internasional Israel.

"Ini adalah kegilaan seorang pria yang sudah tidak layak lagi memimpin negara," kata Eisenkot, seperti dilaporkan Middle East Monitor.

Pernyataan Eisenkot muncul sehari setelah Netanyahu mengungkapkan bahwa dirinya telah meminta penyusunan rencana ekonomi untuk menghadapi kemungkinan sanksi internasional. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pemanfaatan metode pembayaran alternatif, termasuk mata uang kripto dan teknologi blockchain.

Netanyahu mengaku khawatir sanksi internasional dapat menghambat akses Israel terhadap sistem perbankan. Meski demikian, ia tidak menyatakan bahwa negaranya akan meninggalkan sistem ekonomi global. Anggapan bahwa rencana tersebut berpotensi mengisolasi perekonomian Israel merupakan bagian dari kritik Eisenkot.

Selain persoalan ekonomi, Netanyahu juga mengingatkan bahwa bantuan militer Amerika Serikat (AS) kepada Israel tidak akan tersedia selamanya. Ia meminta negaranya mulai mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan berakhirnya bantuan tersebut dengan meningkatkan kemandirian militer.

Eisenkot menyindir rencana pembayaran alternatif itu dengan menyebutnya sebagai "Bibicoin". Istilah tersebut merupakan gabungan dari julukan Netanyahu, Bibi, dengan konsep mata uang digital.

Ia mempertanyakan kemampuan perusahaan teknologi Israel yang melayani klien internasional untuk menerima pembayaran dan memperoleh investasi dari luar negeri apabila akses terhadap sistem perbankan global terganggu.

Eisenkot turut menyoroti potensi kesulitan dalam proses akuisisi lintas negara terhadap perusahaan Israel apabila negara itu semakin terisolasi dari jaringan keuangan internasional.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat mendorong perusahaan Israel memindahkan kegiatan operasional ke luar negeri. Dampak lainnya mencakup penurunan tabungan dan investasi serta meningkatnya jumlah warga yang memilih meninggalkan negara tersebut.

Eisenkot memperingatkan bahwa pelemahan ekonomi dapat berimbas pada berkurangnya kesempatan kerja dan menyusutnya anggaran untuk sektor penting, termasuk kesehatan dan pendidikan. Ia menilai berbagai risiko tersebut pada akhirnya dapat mengancam keamanan nasional Israel.

"Ini bukan skenario mimpi buruk yang dibayangkan, tetapi rencana Netanyahu untuk Israel jika dia terpilih kembali," kata Eisenkot dalam pernyataan yang disampaikan pada Selasa (20/10).

"Ini adalah peringatan nyata. Israel tidak akan mampu bertahan empat tahun lagi seperti ini," lanjut Eisenkot.

Rencana Netanyahu juga mendapat sorotan dari kalangan ekonomi Israel. Media setempat mengutip seorang pejabat ekonomi senior yang tidak disebutkan namanya, yang menilai mata uang kripto dan teknologi keuangan alternatif tidak efektif untuk menghindari sanksi perbankan.

Pejabat tersebut turut memperingatkan bahwa mengajukan opsi semacam itu saja berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian Israel.

Perdebatan tersebut berlangsung ketika Israel menghadapi tekanan internasional terkait perang di Jalur Gaza, perluasan permukiman, dan operasi militernya di Tepi Barat yang diduduki.

Inggris dan sejumlah negara Barat lainnya telah menjatuhkan tindakan terhadap individu maupun entitas yang berkaitan dengan permukiman Israel. Perkembangan itu turut meningkatkan kekhawatiran mengenai kemungkinan meluasnya tekanan ekonomi dan diplomatik terhadap negara tersebut.

Perseteruan Netanyahu dan Eisenkot juga menggambarkan tajamnya persaingan politik menjelang pemilihan anggota parlemen Israel atau Knesset pada Selasa (27/10). Keduanya bersaing untuk memimpin pemerintahan berikutnya dengan perbedaan pandangan mengenai keamanan, ekonomi, kepemimpinan nasional, dan hubungan luar negeri.

Eisenkot, mantan kepala militer Israel, menjadi salah satu tokoh oposisi yang menantang kepemimpinan Netanyahu. Melalui unggahannya, ia mengajak masyarakat menggunakan hak pilih demi mewujudkan "masa depan bersama yang lebih baik".

Di sisi lain, dinamika politik Israel masih diwarnai perdebatan mengenai tanggung jawab atas kegagalan mengantisipasi serangan pada Oktober 2023, pelaksanaan operasi militer setelahnya, kewajiban militer, serta hubungan dengan AS dan negara-negara Barat lainnya.