Tangkapan layar - Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 28 Januari 2026. ANTARA/YouTube/TVR Parlemen/Nadia Putri Rahmani (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengoptimalkan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam proses pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sepanjang tahun 2025 sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan penerapan teknologi AI dalam verifikasi LHKPN yang dilakukan pada tahun 2025 menunjukkan hasil positif.
“Dari beberapa (LHKPN) yang telah diverifikasi menggunakan teknologi AI di tahun 2025, menunjukkan peningkatan optimalisasi dan efisiensi,” ujar Setyo dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 28 Januari 2026.
Ia menjelaskan, KPK telah melakukan uji coba pemeriksaan LHKPN berbasis AI terhadap ribuan penyelenggara negara.
“Telah dilakukan uji coba terhadap 1.000 penyelenggaraan negara dan dinilai berdasarkan skor yang menunjukkan bendera merah,” katanya.
Baca Juga: Jepang Kini Manfaatkan AI untuk Cari Barang yang Hilang
Selain itu, KPK juga menggandeng pihak eksternal untuk meningkatkan akurasi pelaporan dengan melakukan pemadanan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor induk pegawai (NIP).
“Diharapkan bukan hanya sekedar lapor, tapi yang dipentingkan atau yang diutamakan adalah kebenaran daripada isi LHKPN tersebut,” imbuhnya.
Dalam pengelolaan LHKPN tahun 2025, Setyo merinci terdapat 173 instansi pusat dan daerah yang mencatatkan tingkat kepatuhan sebesar 70 persen.
“Didominasi oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah, TNI, Dewan Ketahanan Nasional, dan beberapa lembaga lainnya,” ucapnya. Pada tahun yang sama, KPK juga memeriksa 341 laporan LHKPN, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 329 laporan.
Ia menambahkan, jumlah wajib lapor LHKPN pada tahun 2025 mencapai 415.062 penyelenggara negara, dengan tingkat pelaporan yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024.
“(Jumlah) wajib lapornya adalah ada 415.062 wajib lapor dan jumlah wajib lapor yang melaporkan pada tahun 2025 naik dibandingkan 2024,” ujarnya.
Baca Juga: Fadli Zon Ajak Santri Manfaatkan AI untuk Produksi Film
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
