Ratusan Tokoh Yordania Desak Penarikan Pasukan AS dari Negaranya

Ntvnews.id, Amman - Lebih dari 130 tokoh berpengaruh di Yordania yang terdiri atas politikus, akademisi, budayawan, pemimpin serikat buruh, hingga tokoh masyarakat menyerukan penarikan seluruh pasukan asing dari wilayah negaranya. Seruan tersebut diyakini mengarah kepada keberadaan pasukan Amerika Serikat (AS) yang selama ini ditempatkan di Yordania.

Dalam pernyataan bersama yang dirilis pekan lalu, mereka juga meminta pemerintah meninjau kembali bahkan membatalkan perjanjian kerja sama militer dan keamanan antara Yordania dengan Amerika Serikat.

Dilansir dari Al Jazeera, Sabtu, 1 Agustus 2026, Para tokoh tersebut menilai kehadiran pasukan asing telah meningkatkan ancaman terhadap keamanan, stabilitas politik, dan kondisi ekonomi Yordania, sekaligus memperbesar risiko negara itu terseret dalam konflik kawasan yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan nasional.

"Berdasarkan tanggung jawab nasional kami dan menyadari besarnya risiko yang dihadapi kawasan ini akibat eskalasi militer yang semakin meningkat, kami menuntut penarikan seluruh pasukan asing dari wilayah Yordania," demikian bunyi pernyataan bersama tersebut.

Mereka menilai keberadaan militer asing telah membuat Yordania semakin rentan menjadi bagian dari konflik regional.

"meningkatkan kemungkinan negara kami terseret ke dalam konflik regional, di mana kami bukan bagian yang terlibat".

Para penandatangan juga menegaskan bahwa rakyat Yordania tidak seharusnya menanggung dampak dari kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan nasional.

Baca Juga: Trump Ancam Balas Keras Usai Iran Luncurkan Rudal ke Yordania

"Yordania bukan pihak yang terlibat dalam perang ini, dan rakyatnya tidak boleh menanggung akibatnya atau membayar harga atas kebijakan yang tidak melayani kepentingan tertinggi mereka," demikian isi pernyataan tersebut.

Seruan itu mencuat setelah Iran beberapa kali melancarkan serangan rudal dan pesawat nirawak ke fasilitas militer di Yordania yang digunakan oleh pasukan Amerika Serikat. Serangan tersebut dilaporkan menyebabkan korban jiwa di pihak militer AS serta merusak sejumlah aset pertahanan.

Peristiwa itu memicu perdebatan di kalangan publik mengenai apakah keberadaan militer Amerika Serikat telah menjadikan Yordania sebagai sasaran dalam meningkatnya ketegangan antara Washington dan Teheran.

Selain meminta penarikan pasukan asing, para tokoh juga mendesak pemerintah menyerahkan perjanjian kerja sama keamanan dan militer dengan Amerika Serikat kepada Majelis Nasional agar dikaji secara menyeluruh.

Korps Garda Revolusi Islam (Islamic Revolutionary Guard Corps/IRGC) Iran pada Senin (13/7) mengatakan bahwa pihaknya telah menyasar pangkalan-pangkalan Amerika Serikat (AS) di Yordania, Bahrain, dan Kuwait sebagai tindakan balasan atas serangan AS te (Xinhua)

Perjanjian yang ditandatangani pada 2021 tersebut memberikan akses luas bagi personel militer, pesawat, serta kendaraan tempur Amerika Serikat untuk memasuki dan bergerak di wilayah Yordania. Kesepakatan itu juga mengizinkan pasukan AS membawa senjata serta menyimpan perlengkapan militernya di negara tersebut.

Saat perjanjian itu disahkan, sejumlah pihak mengkritik pemerintah karena dianggap tidak lebih dahulu membawanya ke parlemen untuk dibahas.

Dalam pernyataan yang sama, para tokoh turut meminta pemerintah memastikan seluruh fasilitas strategis, termasuk bandara, pelabuhan, pangkalan militer, dan infrastruktur penting lainnya, tidak digunakan dalam konflik yang sedang berlangsung di kawasan.

"Kami menekankan perlunya menjaga netralitas seluruh fasilitas strategis Yordania, khususnya bandara, pelabuhan, pangkalan militer, dan fasilitas vital lainnya," tegas pernyataan tersebut.