Ilustrasi - Pejuang Hamas (Antara)
Ntvnews.id, Gaza - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Board of Peace telah mencapai kesepakatan mengenai pelucutan senjata secara menyeluruh oleh Hamas dan kelompok-kelompok bersenjata lainnya di Jalur Gaza.
Dilansir dari BBC, Sabtu, 1 Agustus 2026, informasi tersebut turut dikonfirmasi seorang pejabat senior Hamas kepada BBC. Ia menyebut Hamas akan segera menyampaikan pernyataan resmi terkait kesepakatan tersebut, sementara hingga kini pemerintah Israel belum memberikan tanggapan.
Pelucutan senjata Hamas dan proses rekonstruksi Gaza menjadi bagian dari tahap kedua perjanjian gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat bersama sejumlah negara.
Trump mengatakan pasukan Israel akan ditarik dari Gaza secara bertahap setelah proses pelucutan senjata selesai dilaksanakan. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian penting agar wilayah Gaza nantinya dapat dikelola oleh pemerintahan Palestina yang baru.
Melalui akun Truth Social miliknya, Trump menyebut kesepakatan tersebut sebagai tonggak penting dalam pelaksanaan Rencana 20 Poin Trump.
Ia menjelaskan, implementasi perjanjian dilakukan secara bertahap dengan mekanisme bahwa penarikan militer Israel baru dilakukan setelah seluruh proses pelucutan senjata selesai.
"Pasukan Stabilisasi Internasional akan bekerja sama dengan kepolisian baru Palestina untuk mengamankan Gaza bagi warga dan penduduk di sekitarnya," kata Trump seraya menyampaikan apresiasi kepada Mesir, Qatar, dan Turki yang berperan sebagai mediator.
Baca Juga: Hamas Tegaskan Pelucutan Senjata Baru Dibahas Setelah Israel Tinggalkan Gaza
Menanggapi pertanyaan mengenai komitmen Israel menjalankan kesepakatan tersebut, seorang pejabat Amerika Serikat menyatakan Washington tidak mengajukan tuntutan baru di luar Rencana 20 Poin yang sebelumnya telah disetujui Israel.
Pejabat tersebut mengaku optimistis Israel akan mematuhi kesepakatan, meski mengakui Trump akan merasa kecewa apabila komitmen itu tidak dijalankan.
Berdasarkan dokumen yang ditinjau BBC, proses pelucutan senjata mencakup pendataan serta penyimpanan seluruh persenjataan berat Hamas di bawah pengawasan otoritas Palestina. Langkah itu dinilai menjadi salah satu tahapan paling penting dalam mewujudkan perdamaian.
Pelaksanaannya akan dimulai dari kelompok-kelompok bersenjata berskala kecil sebelum kemudian berlanjut pada pembongkaran infrastruktur militer Hamas, termasuk jaringan terowongan, gudang senjata, hingga fasilitas produksi persenjataan yang diperkirakan membutuhkan waktu lebih lama.
Pemerintah AS menegaskan seluruh tahapan dirancang dengan prinsip verifikasi ketat sehingga baik Hamas maupun Israel tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya sebelum masing-masing memenuhi seluruh kewajibannya.
Melalui unggahan di platform X, Board of Peace menyatakan kesepakatan tersebut akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Gaza.
"Peta Jalan ini merupakan terobosan bersejarah. Untuk pertama kalinya, Hamas secara resmi berkomitmen pada rencana yang dapat dilaksanakan untuk melepaskan seluruh persenjataannya, yang kemudian akan diikuti oleh penarikan pasukan Israel dari Gaza," tulis Board of Peace.
Lembaga tersebut menambahkan bahwa fokus saat ini diarahkan pada implementasi seluruh poin kesepakatan.
Meski demikian, tahap kedua gencatan senjata sempat mengalami kebuntuan selama enam bulan terakhir. Data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa dalam periode 10 Oktober 2025 hingga 22 Juli 2026, serangan Israel di Gaza masih berlangsung dan menyebabkan 1.180 orang tewas serta 3.810 lainnya mengalami luka-luka.
Harapan baru muncul setelah Al-Qahera News melaporkan bahwa Mesir akan menjadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi yang melibatkan Amerika Serikat, Qatar, Turki, dan Mesir untuk membahas implementasi kesepakatan tersebut.
Sebelumnya, sumber yang mengetahui jalannya perundingan mengatakan kepada Reuters bahwa negosiasi antara mediator dan pimpinan Hamas di Kairo menunjukkan perkembangan signifikan.
Di sisi lain, seorang pejabat Israel menyebut sejumlah ketentuan dalam proposal tersebut masih belum memenuhi harapan pemerintah Israel.
Setelah pengumuman Trump, The Times of Israel melaporkan bahwa para negosiator Hamas, Board of Peace, dan negara-negara mediator telah menandatangani kesepakatan tersebut. Namun, laporan yang sama juga menyebut sebuah kantor pemerintahan Israel menilai usulan pelucutan senjata itu belum sepenuhnya mengakomodasi tuntutan Yerusalem.
Sebelumnya pada hari yang sama, media Israel juga sempat melaporkan bahwa pemerintah Israel menolak draf kesepakatan yang sedang dibahas bersama Hamas.
Ilustrasi puing-puing reruntuhan gedung di Jalur Gaza akibat serbuan Israel yang berkelanjutan (Antara)
Seorang pejabat senior Palestina yang memahami proses negosiasi mengungkapkan bahwa Hamas sebenarnya pernah menolak proposal serupa yang diajukan kubu Trump pada April 2026.
Awal bulan ini, Hamas menunjuk Khalil al-Hayya sebagai pemimpin baru menggantikan Yahya Sinwar yang tewas dalam operasi militer Israel di Gaza pada Oktober 2024. Sebagai kepala perunding, al-Hayya memimpin delegasi Hamas dalam negosiasi tidak langsung bersama para mediator di Mesir dan Qatar.
BBC sebelumnya melaporkan bahwa pembentukan Board of Peace pada awalnya ditujukan untuk membantu mengakhiri konflik Israel-Hamas sekaligus mengawasi proses rekonstruksi Gaza. Namun, rancangan piagam lembaga tersebut disebut tidak secara khusus membahas wilayah Palestina dan justru dirancang mengambil alih sejumlah fungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Konflik berskala besar di Gaza bermula setelah Hamas melancarkan serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang serta menyandera 251 lainnya.
Sebagai respons, Israel melaksanakan operasi militer besar-besaran di Jalur Gaza. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Gaza yang diakui PBB, jumlah korban jiwa telah melampaui 73.290 orang, termasuk lebih dari 21.280 anak-anak.
Sepanjang 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan komandan militer Hamas Mohammed Deif atas dugaan kejahatan perang, meski Israel menyatakan Deif telah tewas dalam serangan udara di Gaza.
Netanyahu mengecam keputusan ICC dengan menyebutnya sebagai tindakan "antisemit", sedangkan Hamas menilai surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant menjadi preseden penting dalam upaya penegakan hukum internasional.
Dalam laporan terpisah pada September 2025, komisi penyelidikan PBB menyimpulkan bahwa Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza.
Pemerintah Israel menolak keras laporan tersebut dan menyebut tuduhan itu sebagai klaim yang "menyimpang dan palsu".
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
