Indonesia Resmi Jadi Kandidat Presiden Dewan HAM PBB 2026

Ntvnews.id, Jakarta - Indonesia secara resmi telah dipilih oleh negara-negara anggota kelompok Asia-Pasifik di Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk dicalonkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB untuk masa jabatan tahun 2026. Hal tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.

Dalam pernyataan tertulis yang dikonfirmasi pada Rabu, Kemlu RI menyebutkan bahwa proses penetapan nominasi tersebut akan dilakukan dalam Pertemuan Dewan HAM PBB yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Januari 2026.

“Penetapan ini mencerminkan kepercayaan negara-negara di kawasan Asia Pasifik terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda HAM di tingkat global,” ucap Kemlu RI.

Apabila Indonesia resmi ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB, pemerintah menyatakan komitmennya untuk memimpin jalannya persidangan serta seluruh proses internal badan tersebut secara objektif, inklusif, dan berimbang.

Baca Juga: Menko Yusril: Target Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB Jadi Aspirasi Bersama

Natalius Pigai (Humas Kementerian Hak Asasi Manusia)

Kemlu RI juga memastikan bahwa posisi Presiden Dewan HAM PBB tersebut akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Sidharto Suryodipuro.

Kemlu RI menilai dukungan luas dari negara-negara Asia Pasifik terhadap pencalonan Indonesia mencerminkan keyakinan mereka terhadap rekam jejak Indonesia sebagai penghubung dalam berbagai isu HAM, sekaligus konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan agenda kemanusiaan di berbagai belahan dunia.

Dukungan tersebut, lanjut Kemlu RI, juga menunjukkan kepercayaan terhadap Indonesia sebagai negara berkembang yang independen dan tidak berpihak pada kepentingan blok global tertentu.

“Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB memperkuat profil diplomasi HAM Indonesia sekaligus menegaskan kepemimpinan Indonesia di tingkat internasional,” demikian Kemlu RI dalam pernyataannya.

Baca Juga: DK PBB Eropa Kecam Lonjakan Kekerasan Pemukim Israel

Sidharto R. Suryodipuro, Direktur Jenderal Kerja sama ASEAN Kemlu RI (Antara)

Kemlu RI menambahkan bahwa kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB pada 2026 bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya badan PBB tersebut. Momentum tersebut akan dimanfaatkan Indonesia untuk mendorong penguatan tata kelola HAM internasional yang lebih inklusif, konstruktif, serta berorientasi pada dialog dan kerja sama.

Pemerintah RI juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan serta dukungan dari seluruh negara anggota kelompok Asia Pasifik yang mendukung Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB pada 2026.

Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah tersebut secara profesional, transparan, dan berlandaskan semangat kerja sama multilateral demi pemajuan serta perlindungan HAM bagi seluruh masyarakat dunia, demikian Kemlu RI.

Sebagai informasi, jabatan Ketua Dewan HAM PBB ditetapkan melalui mekanisme rotasi antar kawasan. Kelompok Asia Pasifik memperoleh giliran untuk memimpin Dewan HAM PBB pada tahun 2026. Saat ini, Indonesia tercatat sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024–2026.

(Sumber : Antara)