Mendagri Tito Bakal Pelajari Surat Permintaan Bantuan Gubernur Aceh ke 2 Lembaga PBB

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 16 Des 2025, 12:38
thumbnail-author
Dedi
Penulis & Editor
Bagikan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2025 Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Kamis (9/10/ Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2025 Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Kamis (9/10/ (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merespons langkah Pemerintah Aceh yang mengirimkan surat kepada dua badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meminta dukungan penanganan bencana banjir dan longsor. Tito menyatakan pihaknya akan terlebih dahulu menelaah isi surat permintaan bantuan tersebut.

"Nanti kita pelajari," ujar Tito, seperti dikutip dari Antara, Selasa, 16 Desember 2025.

Pernyataan itu disampaikan Tito saat awak media meminta tanggapannya di Kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin malam, seusai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna. Dalam kesempatan tersebut, Tito memilih tidak memberikan penjelasan lebih jauh terkait substansi permintaan bantuan yang diajukan Pemerintah Aceh.

Tito juga mengungkapkan bahwa hingga saat itu dirinya belum membaca langsung surat yang dikirimkan Pemerintah Provinsi Aceh kepada dua lembaga PBB tersebut. Karena itu, ia belum dapat memberikan penilaian lebih lanjut mengenai bentuk maupun skema bantuan yang dimaksud.

"Saya belum baca, saya belum tahu bentuk bantuannya seperti apa," kata Tito.

Baca Juga: Nissan Bersiap Produksi Mobil Hybrid untuk Kompetitor Utama

Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh, Muhammad MTA, membenarkan bahwa pemerintah daerah telah menyurati United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF).

Menurutnya, kedua lembaga tersebut dipilih karena memiliki rekam jejak dan pengalaman dalam proses pemulihan serta rehabilitasi pengungsi, khususnya pascabencana tsunami Aceh tahun 2004.

"Benar (sudah melayangkan surat), (karena) mempertimbangkan mereka lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia, maka meminta keterlibatan mereka dalam pemulihan. Kami rasa sangat dibutuhkan," kata Muhammad MTA.

Muhammad MTA juga menyampaikan bahwa hingga kini sudah terdapat sedikitnya 77 lembaga dan 1.960 relawan yang masuk ke Aceh untuk terlibat langsung di wilayah terdampak. Mereka menyalurkan bantuan kemanusiaan serta mendampingi para pengungsi. Keterlibatan tersebut datang dari berbagai organisasi non-pemerintah, baik lokal, nasional, maupun internasional.

Baca Juga: Infografik: Mendagri Tito Larang Kepala Daerah ke Luar Negeri

Ia menambahkan, jumlah lembaga dan relawan yang terlibat dalam penanganan bencana di Aceh masih berpotensi terus bertambah seiring berjalannya proses respons kebencanaan. Atas dukungan tersebut, Pemerintah Aceh menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu.

"Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respons kebencanaan ini. Atas nama masyarakat Aceh dan korban, Gubernur sangat berterima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi pemulihan Aceh," kata Jubir Pemprov Aceh.

Gubernur Aceh yang dimaksud dalam pernyataan tersebut adalah Muzakir Manaf.

x|close