Jakarta (ANTARA) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyebutkan kegiatan malam bebas kendaraan atau Car Free Night di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman-MH Thamrin saat malam takbiran, mulai pukul 20.00 hingga 22.00 WIB. Dia mengatakan memang terjadi perubahan waktu penyelenggaraan kegiatan tersebut agar masyarakat dapat mempersiapkan diri untuk sholat id. “Car Free Night akan berlaku dari jam 8 sampai jam 10 malam. Kemarin, rencana mau kita mulai jam 10 malam, cuma kalau jam 10 terlalu lama sampai jam 12 kan, sehingga untuk persiapan salat id-nya akan terkendala,” kata Rano saat dijumpai di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa. Dia menjelaskan kegiatan Car Free Night akan berlangsung selama dua jam. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan saat Car Free Night tersebut, antara lain pawai obor dan Festival Bedug. Kendati demikian, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan rencana pelaksanaan Car Free Night masih menunggu hasil keputusan sidang isbat. “Untuk Car Free Night, memang ada dilema sedikit, karena sidang isbatnya itu kan apakah dilakukan tanggal 19 atau 20, kami sedang menunggu itu. Mudah-mudahan seperti yang diperkirakan,” ungkap Pramono. Acara tersebut nantinya diselenggarakan di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin. Oleh sebab itu, nantinya, kendaraan pribadi dilarang melintas di sepanjang jalan tersebut selama acara berlangsung. Namun, masyarakat yang ingin pergi ke kawasan itu dapat menggunakan Transjakarta karena tetap beroperasi seperti biasa pada momen tersebut. Dia pun berharap masyarakat dapat menikmati malam menjelang Idul Fitri dengan penuh suka cita. Pemandangan malam Port City Colombo di Sri Lanka pada 11 Januari 2025. Sri Lanka merupakan negara kepulauan di Asia Selatan yang terletak di Samudra Hindia dan dipisahkan dari Semenanjung India oleh Selat Palk. /ANTARA/Xinhua/Ajith Perera. (Antara)
Ntvnews.id
Kebijakan tersebut mulai diterapkan sejak Minggu, 15 Maret 2026 dengan menggunakan sistem berbasis kode QR, sebagaimana dilaporkan media setempat Daily Mirror.
Dalam skema tersebut, jatah bahan bakar per pekan ditetapkan berbeda untuk setiap jenis kendaraan, yakni 15 liter untuk mobil, 5 liter untuk sepeda motor, 15 liter untuk kendaraan roda tiga, serta 60 liter untuk bus.
Melalui sistem ini, masyarakat tidak dapat membeli bahan bakar tanpa kode QR yang sah. Seluruh pemilik kendaraan juga diwajibkan mendaftarkan kendaraannya melalui situs resmi pemerintah.
Pemerintah Sri Lanka menyatakan kebijakan ini bertujuan untuk mencegah praktik penimbunan dan "panic buying", sekaligus memastikan distribusi bahan bakar yang terbatas dapat dilakukan secara adil serta menjaga aktivitas ekonomi dasar tetap berjalan.
Baca Juga: AS Klaim Tenggelamkan Kapal Perang Iran di Samudera Hindia, Sri Lanka Bantu Evakuasi Korban
Namun, penerapan sistem tersebut memicu antrean panjang di sejumlah SPBU, terutama pada hari pertama pelaksanaan.
Berdasarkan keterangan pejabat setempat, stok bahan bakar minyak di Sri Lanka saat ini diperkirakan cukup untuk 27 hari, sementara stok diesel tersedia untuk sekitar 33 hari.
Di sisi lain, Government Medical Officers' Association (GMOA) mengungkapkan kekhawatiran bahwa kuota bahan bakar yang diberikan belum mencukupi kebutuhan tenaga medis.
Juru bicara GMOA, dr. Chamil Wijesinghe, menyebut jatah 15 liter per pekan untuk mobil masih belum memadai bagi para dokter, terutama yang harus melakukan perjalanan jauh dan siap merespons kondisi darurat dalam waktu singkat.
Meski demikian, di tengah kenaikan harga diesel dan kekhawatiran pasokan, pemerintah memastikan pasokan listrik nasional tetap aman. Hal ini didukung oleh ketersediaan bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga termal, serta kontribusi dari pembangkit listrik tenaga air dan surya.
Baca Juga: Trump Mau Ambil Alih Kuba di Tengah Krisis Energi dan Tekanan Ekonomi
Selain itu, Sri Lanka juga meningkatkan upaya diplomasi guna memperoleh tambahan pasokan energi dari negara seperti India, Rusia, dan China.
Sementara itu, di Malaysia, pelaku industri pariwisata meminta pemerintah memberikan subsidi bahan bakar sementara bagi operator transportasi wisata, seiring meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM.
Sebagaimana dilaporkan Bernama, sejumlah operator bus dan van wisata telah menandatangani kontrak operasional sejak beberapa bulan lalu berdasarkan harga bahan bakar yang lebih rendah.
Beberapa negara di kawasan Asia juga mulai menerapkan kebijakan kerja dan belajar dari rumah sebagai langkah mitigasi menghadapi potensi krisis energi.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
