Viral Pikap Mahindra Beriringan di Tol Cipali, Buat Kopdes Merah Putih?

Ntvnews.id, Jakarta - Viral di media sosial rekaman video yang memperlihatkan sejumlah mobil pikap merek Mahindra tengah berjalan beriringan di ruas Jalan Tol Cikopo–Palimanan (Cipali). Mobil itu diduga sedang dalam proses pengiriman menuju sejumlah daerah jelang Lebaran 2026.

Dalam rekaman, terlihat sejumlah unit pikap warna putih itu berbaris dengan rapi di Jalan Tol Cipali. Mobil nampak kondisi baru, tanpa perlengkapan tambahan. Karenanya diperkirakan merupakan mobil baru tiba di Indonesia dan sedang dalam tahap distribusi.

Unggahan tersebut juga menyebutkan bahwa mobil dikirim mendekati Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Diketahui, pemerintah memang telah memutuskan mengimpor puluhan ribu unit mobil itu dari India.

"Terpantau nih lagi pengiriman pikap Mahindra di Tol Cipali. Berapa unit nih? Banyak banget," ujar perekam video, dikutip Selasa, 17 Maret 2026.

Adapun pikap Mahindra rencananya akan digunakan untuk mendukung operasional program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan distribusi logistik di berbagai wilayah.

Sebagian unit pikap Mahindra telah tiba lebih dahulu di Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, telah menyatakan bahwa distribusi pikap itu dilakukan secara bertahap. Ia mengungkapkan, sebagian unit sudah mulai disalurkan ke berbagai wilayah sambil menunggu kesiapan koperasi penerima.

"Sekarang sudah tiba, sudah kita distribusikan juga sebanyak 200, kemudian minggu depan akan tiba lagi 400. Dan sampai akhir bulan ini akan tiba 1.000 unit," tuturnya.

Mobil-mobil itu sedianya akan ditempatkan terlebih dahulu di markas Komando Distrik Militer (Kodim) sebelum akhirnya diserahkan kepada Koperasi Desa Merah Putih. Ini agar kendaraan dapat langsung dimanfaatkan ketika koperasi di daerah sudah siap mengoperasikannya.

Di sisi lain, rencana impor pikap Mahindra sempat memicu perdebatan. Beberapa pihak meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan itu, lantaran dianggap berpotensi merugikan industri otomotif dalam negeri.