Respons Mendagri Soal Aceh Surati PBB untuk Minta Bantuan Penanganan Bencana

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Aceh secara resmi mengirimkan surat kepada dua badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) guna meminta dukungan dalam penanganan bencana pascabanjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut. Menanggapi langkah itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan akan menelaah lebih lanjut surat permohonan bantuan tersebut.

"Nanti kita pelajari," ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025 malam, usai Sidang Kabinet Paripurna.

Tito enggan memberikan komentar lebih jauh ketika dimintai pandangannya terkait surat permintaan bantuan tersebut.

Baca Juga: Mendagri: Rp268 Miliar BTT Sudah Disalurkan ke Daerah Terdampak Bencana di Sumatera

Pada kesempatan yang sama, Tito mengaku belum membaca isi surat yang dikirimkan Pemerintah Provinsi Aceh kepada dua lembaga internasional itu.

"Saya belum baca, saya belum tahu bentuk bantuannya seperti apa," kata Tito.

Gajah Bantu Bersihkan Material Banjir Aceh (Instagram)

Diketahui, banjir besar dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menimbulkan dampak besar. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 442 orang meninggal dunia, sementara lebih dari 400 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Sekitar 290.000 warga di tiga provinsi tersebut kehilangan tempat tinggal dan membutuhkan bantuan darurat.

Bencana tersebut dipicu hujan deras yang turun lebih dari dua hari akibat Siklon Tropis Senyar, menyebabkan sungai-sungai meluap. Kondisi geografis serta dugaan penebangan liar yang mengurangi daya serap tanah turut memperparah dampak banjir dan longsor. Akses ke sejumlah wilayah terdampak sempat terputus karena jalan rusak dan komunikasi terganggu, sehingga bantuan hanya dapat menjangkau lokasi tertentu melalui jalur udara.

Baca Juga: Bahlil Jelaskan Penyebab Listrik di Aceh Belum Pulih Pascabencana

Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh, Muhammad MTA, membenarkan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat permintaan bantuan kepada United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF). Kedua lembaga tersebut dinilai memiliki pengalaman dalam proses pemulihan dan rehabilitasi pengungsi, khususnya pascabencana tsunami Aceh 2004.

"Benar (sudah melayangkan surat, red.), (karena) mempertimbangkan mereka lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia, maka meminta keterlibatan mereka dalam pemulihan. Kami rasa sangat dibutuhkan," kata Muhammad MTA.

Ia menambahkan, sejauh ini sedikitnya 77 lembaga bersama 1.960 relawan telah masuk ke Aceh untuk terjun langsung ke wilayah terdampak, menyalurkan bantuan, serta mendampingi para pengungsi. Lembaga-lembaga tersebut berasal dari organisasi nonpemerintah (NGO) tingkat lokal, nasional, hingga internasional.