Utusan Khusus Australia Nyatakan Dukungan untuk Indonesia Jadi Ketua Dewan HAM PBB

Ntvnews.id, Jakarta -  Upaya diplomasi Indonesia di kancah internasional kembali mendapat sorotan positif. Dalam pertemuan resmi di Canberra pada 3 Desember 2025. Australia melalui Special Envoy for International Human Rights, Hon Mark Dreyfus KC, menyampaikan dukungan terbuka bagi Indonesia apabila maju sebagai Ketua Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB.

Pertemuan ini melibatkan Wakil Menteri HAM RI, Mugiyanto dan Duta Besar Indonesia untuk Australia, Siswo Pramono. Hadir pula Staf Khusus Menkumham Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Internasional, Stanislaus Wena, serta perwakilan Kemenkumham dan KBRI Canberra.

Dari pihak Australia, pertemuan diikuti jajaran Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT), termasuk Advisor to the Minister for Foreign Affairs dan Human Rights Branch DFAT.

Pertemuan diawali dengan ucapan belasungkawa dari Mark Dreyfus atas bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi Indonesia-Australia, terutama setelah pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan PM Anthony Albanese beberapa waktu lalu.

"Pertemuan antara Presiden Prabowo dengan PM Albanese harus ditindaklanjuti dengan Kerjasama yang nyata terutama dalam bidang pemajuan HAM" ungkap Mark.

WamenHam Mugiyanto menjelaskan peran Kementerian Hukum dan HAM sebagai perpanjangan tangan Presiden dalam mengawal isu-asasi sesuai visi Astacita, yang salah satunya menitikberatkan pada penguatan Pancasila, demokrasi, dan HAM.

Ia memaparkan berbagai program prioritas yang telah dijalankan, mulai dari peningkatan pemahaman HAM bagi aparat pemerintah sebagai duty bearer, hingga masyarakat dan pelaku usaha. Indonesia juga tercatat telah meratifikasi hampir seluruh instrumen HAM internasional utama.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugiyanto (KemenHAM/ NTVNews.id)

Baca Juga: Natalius Pigai Temui Menteri HAM Kamboja

Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis, yakni menuju ratifikasi OPCAT sebagai wujud komitmen pencegahan penyiksaan. Merevisi Undang-Undang HAM yang telah berusia 26 tahun agar selaras dengan tantangan dan dinamika HAM masa kini.

Menginisiasi Asia Pacific Human Rights Ministerial Forum sebagai wadah dialog negara-negara kawasan untuk membahas isu-isu HAM kontemporer. Mugiyanto juga mengundang Parlemen Australia untuk terlibat aktif dalam forum tersebut.

Mark mengapresiasi keberadaan Kementerian HAM sebagai lembaga khusus yang memperkuat perlindungan HAM di Indonesia. Ia menegaskan dukungan Australia terhadap forum regional yang diprakarsai Indonesia.

"Kami sangat mendukung inisiatif yang digagas Kementerian HAM terkait pertemuan antara negara-negara di kawasan regional dalam Forum Asia Pacific Human Rights Ministrial dan kesediaannya untuk hadir di Indonesia, termasuk akan memberi dukungan terhadap Indonesia apabila akan mengajukan diri menjadi Ketua Dewan HAM PBB" ujar Mark.

Mark turut mengakui bahwa Indonesia telah meratifikasi lebih banyak instrumen HAM internasional dibanding Australia, yang hingga kini belum memiliki Undang-Undang HAM nasional. Ia juga menyambut baik gagasan penyelenggaraan Human Rights Dialogue antara kedua negara, sebagai tetangga dengan tantangan HAM yang kerap beririsan.