Dari kanan ke kiri: Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Sektor Kesehatan (KKSK) di Jakarta, Senin, 8 Desember 2025. ANTARA/HO-Kemendukbangga/BKKBN. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat kebijakan bagi kelompok lanjut usia (lansia) sebagai respons atas laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa sebanyak 21 provinsi di Indonesia kini telah memasuki fase aging population atau populasi menua.
“Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN sudah ada program namanya Lansia Berdaya, bagian dari bagaimana negara dan pemerintah mesti hadir karena agak lumayan, 12 persen aging population kita. Dari 286 juta, 12 persen-nya lansia,” ujar Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Sektor Kesehatan (KKSK) di Jakarta, Senin, 8 Desember 2025.
Fenomena aging population tersebut menunjukkan terjadinya perubahan struktur demografi nasional yang menuntut pemerintah menyusun kebijakan terpadu, mencakup aspek kesehatan, perlindungan sosial, hingga peningkatan kualitas hidup lansia.
Baca Juga: 3 Isu Dibahas dalam Pertemuan KKSK: Lansia, Kesehatan Jiwa, dan Dampak Dunia Digital
Salah satu strategi yang terus diperkuat melalui BKKBN adalah Program Lansia Berdaya. Program ini bertujuan membantu lansia tetap sehat, aktif, mandiri, dan bahagia melalui berbagai bentuk kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan, pelatihan, pendampingan berbasis keluarga, sekolah lansia, lansia entrepreneur, hingga kartu lansia, sebagai upaya membuka kesempatan bagi lansia agar tetap produktif di tengah perubahan demografi.
Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa penanganan lansia tidak dapat dilakukan secara sektoral, tetapi membutuhkan kebijakan terpadu lintas kementerian dan lembaga.
Baca Juga: Lansia, Pemulung, dan Anak Jalanan Masuk Daftar Penerima Program MBG
“Pengembangan keluarga Indonesia sekarang makin banyak yang geser ke usia lanjut, bagaimana kita bisa menyusun satu kebijakan bersama agar penanganan manusia-manusia lansia ini bisa dilakukan lebih baik oleh pemerintah,” ujar Budi.
Pada saat yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyebutkan bahwa pembiayaan kebutuhan kesehatan lansia terus meningkat dan menjadi bagian penting dari layanan jaminan kesehatan nasional.
“Di BPJS kita punya program namanya Prolanis, program untuk lansia. Itu berbagai macam cara, ada Rp42 triliun setahun kurang lebih yang dikeluarkan,” ucap Ghufron.
Dengan meningkatnya jumlah provinsi yang memasuki kategori populasi menua, kolaborasi antarlembaga menjadi krusial agar lansia di Indonesia tetap terlindungi dan berdaya secara sosial, ekonomi, serta kesehatan.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
