3 Isu Dibahas dalam Pertemuan KKSK: Lansia, Kesehatan Jiwa, dan Dampak Dunia Digital

Ntvnews.id, Jakarta - Komite Kebijakan Sektor Kesehatan (KKSK) menggelar Rapat Koordinasi High Level Meeting Triwulan IV Tahun 2025 sebagai langkah memperkuat sinergi lintas sektor dalam pembangunan kesehatan nasional.

Forum ini sesuai struktur Menko PMK sebagai Pengarah, Menteri Kesehatan sebagai Ketua Pelaksana, serta empat lembaga kunci yaitu Kemenkes, Kemendukbangga/BKKBN, BPOM, dan BPJS Kesehatan.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN, Wihaji menjelaskan bahwa forum KKSK menjadi ruang strategis untuk menyatukan kebijakan berbagai kementerian terkait kesehatan.

"Hari ini kita ada forum KKSK, Komite Kebijakan Sektor Kesehatan yang diinisiasi oleh Menteri Kesehatan," ucapnya di kantor Mendukbangga, Senin, 8 Desember 2025.

Wihaji (NTVNews.id/ Adiansyah)

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memaparkan bahwa rapat ini merupakan KKSK ke-8, dan setiap pertemuan selalu mendorong sinkronisasi kebijakan agar tidak berjalan sendiri-sendiri.

Beliau mencontohkan beberapa isu teknis yang terus dikawal bersama BPOM dan BPJS Kesehatan, mulai dari pemanfaatan obat berbahan alam, teknologi kesehatan seperti stem cell, hingga regulasi home care dan tindakan medis menggunakan cath lab.

Topik besar pertama adalah peningkatan kualitas hidup lansia, mengingat populasi usia lanjut Indonesia terus bertambah. Pemerintah menyiapkan kebijakan bersama untuk memastikan layanan kesehatan lansia semakin baik.

Isu kedua adalah kesehatan jiwa anak dan remaja, yang kini terancam oleh paparan gadget dan teknologi digital. Data Kemenkes menunjukkan bahwa gangguan kecemasan dan depresi pada anak lima kali lebih tinggi dibanding orang dewasa.

Isu ketiga menyangkut rencana penyediaan alat kesehatan modern di 514 kabupaten/kota, yang memerlukan sinkronisasi anggaran dan aturan dengan BPJS Kesehatan.

Dirut BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti (NTVNews.id/Adiansyah)

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi sangat penting melihat kebutuhan layanan kesehatan yang terus meningkat.

Ia mengungkapkan bahwa pengeluaran BPJS untuk layanan lansia mencapai sekitar Rp42 triliun per tahun melalui berbagai program termasuk ProLanis.

"Makanya harus tahu persis dengan 3 isu yang koordinasi. Contoh lansia, lansia di Indonesia itu tambahnya luar biasa," ujarnya.

Untuk isu kesehatan mental, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa semua layanan terkait mulai dari psikosis maupun neurosis ditanggung oleh BPJS. Hingga kini, lebih dari 20 juta orang telah mengikuti skrining kesehatan jiwa, dengan tren peningkatan signifikan pada kelompok remaja.

Ia menekankan pentingnya membuka akses layanan kesehatan secara luas, namun tetap tetap mematuhi regulasi agar sistem pembiayaan tetap stabil.

Sementara, Kepala BPOM Taruna Ikrar, menambahkan bahwa pembahasan tiga isu strategis lansia, kesehatan jiwa, dan kesehatan digital akan sangat menentukan arah masa depan kesehatan Indonesia.

Kepala BPOM, Taruna Ikrar (NTVNews.id/Adiansyah)

BPOM berkomitmen memastikan ketersediaan obat, suplemen, dan makanan yang aman untuk mendukung program kesehatan nasional. Taruna menyoroti beberapa fakta penting:

Populasi anak Indonesia yang terdampak pola hidup digital mencapai 72 juta jiwa. Jumlah lansia telah mencapai 36 juta orang atau sekitar 12% populasi.Isu kesehatan jiwa berdampak pada lebih dari 100 juta penduduk menurut data Kemenkes.

Ia memastikan BPOM mendukung penuh langkah strategis pemerintah dalam menghadapi tantangan kesehatan yang semakin kompleks.

Nah Badan POM tentu salah satu lembaga negara yang mengurusi obat dan makanan. Kami sangat konsisten untuk mendukung hubungannya dengan ketersediaan dan kesiapan kita, baik obat-obatan, makanannya, suplemennya dan berbagai hal yang menjadi domen kami.