Menko AHY Tegaskan Penanganan ODOL Jadi Atensi Langsung Presiden Prabowo

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa kebijakan penanganan kendaraan over dimension over loading (ODOL) menjadi perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto serta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Menurut AHY, isu ODOL kini telah menjadi perhatian nasional mengingat dampaknya yang sangat luas terhadap keselamatan lalu lintas, ketahanan infrastruktur jalan, serta efisiensi distribusi logistik yang turut memengaruhi stabilitas ekonomi nasional.

“Isu ODOL ini sudah menjadi perhatian nasional dan sudah menjadi atensi khusus dari Bapak Presiden Prabowo Subianto juga dari DPR RI,” kata AHY di Jakarta, Senin.

Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen penuh untuk menerapkan kebijakan zero ODOL mulai 1 Januari 2027 tanpa adanya penundaan. Kebijakan ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga keselamatan dan ketertiban transportasi darat di seluruh wilayah Indonesia.

Baca Juga: Menko AHY Dorong Desain Kota Berbasis People-First untuk Hidup Lebih Nyaman

AHY juga mengajak seluruh pemangku kepentingan—baik dari unsur pemerintah, aparat penegak hukum, maupun pelaku industri logistik—untuk memperkuat kerja sama dan sinergi agar implementasi kebijakan zero ODOL dapat berjalan efektif, konsisten, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat serta dunia usaha.

Ia menekankan bahwa peringatan mengenai pentingnya penanganan truk ODOL telah berulang kali disampaikan kepada jajaran terkait, termasuk aparat dan pelaku usaha, agar segera mengambil langkah-langkah konkret dan terukur di lapangan.

Selain itu, AHY menyoroti pentingnya membangun narasi publik yang kuat, agar masyarakat memahami bahwa kebijakan ini berpihak pada keselamatan dan kesejahteraan bersama, bukan untuk menekan pengemudi atau pelaku usaha kecil.

“Kita juga tidak bosan-bosan menyampaikan ini kepada publik karena narasi yang dibangun juga harus kuat. Jangan sampai kemudian ada yang memutar balikkan narasi bahwa seolah-olah kita tidak berpihak pada pengemudi, tidak berpihak kepada wong cilik,” ucap AHY.

Baca Juga: Menko AHY Sebut Kebijakan Zero ODOL Tak Bisa Lagi Ditunda, Berlaku 1 Januari 2027

Ia menegaskan bahwa pemerintah justru ingin menghadirkan solusi yang berkeadilan, di mana setiap pihak dapat memperoleh manfaat, khususnya dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas yang sebagian besar melibatkan kendaraan angkutan barang.

“Padahal sebaliknya kita ingin menghadirkan solusi agar kita bisa menekan betul angka kecelakaan lalu lintas,” tegasnya.

Berdasarkan data yang disampaikan AHY, sepanjang tahun 2024 tercatat 150.906 kasus kecelakaan lalu lintas dengan 26.839 korban meninggal dunia, dan sekitar 10,5 persen di antaranya melibatkan kendaraan angkutan barang.

Selain masalah keselamatan, AHY juga menyoroti lima tantangan utama dalam penanganan ODOL. Pertama, biaya distribusi yang tinggi bagi pelaku usaha; kedua, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum di lapangan; ketiga, perbedaan kepentingan antara pengemudi, pelaku usaha, pemilik kendaraan, dan pemilik barang logistik.

“Kemudian yang keempat adalah kurangnya kesejahteraan pengemudi angkutan barang dan yang terakhirnya adanya praktik pungli pada sektor angkutan barang,” ucapnya.

AHY menambahkan bahwa isu kendaraan ODOL telah menjadi topik yang kerap muncul di berbagai media massa dan media sosial, bahkan menjadi perbincangan publik di forum-forum diskusi masyarakat.

Ia menegaskan bahwa seluruh pihak memiliki keprihatinan yang sama terhadap dampak kendaraan ODOL yang tidak hanya membahayakan keselamatan pengguna jalan, tetapi juga merusak infrastruktur dan meningkatkan biaya distribusi barang di berbagai wilayah.

(Sumber : Antara)