Menlu Tegaskan Komitmen Indonesia pada Pelucutan Senjata Multilateral di Tengah Ketegangan Global

Ntvnews.id, Jenewa - Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia tetap konsisten mendukung pelucutan senjata multilateral sebagai fondasi penting bagi perdamaian dan keamanan internasional, di tengah meningkatnya tensi global.

"Kami percaya komitmen ini bukanlah idealisme. Ini adalah keniscayaan," ujar Sugiono dalam Sidang ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Senin, 23 Februari 2026, sebagaimana dikutip dari siaran pers Kementerian Luar Negeri.

Sugiono menilai kondisi global saat ini semakin berisiko, penuh ketidakpastian, dan terpolarisasi dibandingkan tahun sebelumnya, seiring banyak negara yang beralih pada pendekatan defensif.

Ia juga mengungkapkan bahwa hukum internasional serta institusi multilateral kini berada di bawah tekanan yang kian besar.

Menurutnya, dinamika pelucutan senjata dunia tidak hanya berhenti, tetapi justru menunjukkan kemunduran.

Baca Juga: Di Sidang HAM PBB, Menlu Sugiono Tegaskan Peran Aktif Indonesia dalam Selesaikan Konflik Global

"Lebih dari 12.000 hulu ledak masih ada. Program modernisasi meningkat, persenjataan diperluas, dan retorika nuklir semakin sering serta mengkhawatirkan," katanya.

Sugiono menambahkan bahwa berakhirnya New Strategic Arms Reduction Treaty (New START), perjanjian terakhir pembatasan senjata nuklir antara Amerika Serikat dan Rusia, menjadi sinyal yang mengkhawatirkan bagi stabilitas global.

"Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, tidak ada batasan yang disepakati atas kekuatan nuklir strategis mereka," katanya.

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono (Antara)

Ia juga menyoroti kemajuan teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI), kemampuan siber, dan aktivitas di ruang angkasa yang dinilai meningkatkan risiko eskalasi tanpa adanya mekanisme pengaman yang memadai.

"Upaya pelucutan senjata multilateral harus sejalan dengan realitas ini," kata Sugiono.

Sidang ke-61 Dewan HAM PBB ini menjadi forum pertama yang dipimpin Indonesia melalui Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro, sejak badan tersebut berdiri pada 2006. Sidang berlangsung pada 23 Februari hingga 31 Maret.

Selama masa kepemimpinan Indonesia, sejumlah isu tematik menjadi fokus pembahasan, termasuk pencegahan sunat perempuan, promosi budaya perdamaian, pembiayaan pembangunan berkelanjungan, hak penyandang disabilitas, serta perlindungan hak anak.