Menko AHY Minta Pemangku Kepentingan Selesaikan Lahan Tol Padang–Pekanbaru

Ntvnews.id, Padang - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan agar persoalan lahan pada proyek Tol Padang–Pekanbaru segera dibereskan sebelum pembangunan dilanjutkan.

"Kita ingin meyakinkan terlebih dahulu semua tanah itu bisa dipastikan clean and clear sebelum bisa dilanjutkan," ujar Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar), Selasa, 1 Oktober 2025. 

Hal tersebut ia sampaikan saat melakukan peninjauan langsung ke proyek Tol Padang–Pekanbaru, khususnya pada Seksi Padang–Sicincin.

AHY menekankan bahwa pembangunan jalan tol tersebut hanya dapat berjalan jika seluruh ruas lahan sudah dalam kondisi bebas dari masalah atau sengketa. Menurutnya, kepastian status lahan menjadi hal penting agar tidak ada kendala di kemudian hari.

Bahkan, ia menyatakan akan mengupayakan pertemuan dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta pemerintah daerah guna mencari jalan keluar atas bidang tanah yang masih bermasalah.

"Sekali lagi kami ingin memastikan tidak ada yang bermasalah di kemudian hari," tegas AHY.

Baca Juga: AHY Dorong Tol Harbour Road Atasi Kemacetan dan Perkuat Arus Logistik Jakarta

Ia menambahkan, keberadaan Tol Padang–Pekanbaru yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) memiliki arti penting bagi Sumbar dan Riau. Infrastruktur ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di kedua provinsi tersebut.

Selain itu, tol yang pembangunannya dimulai sejak Februari 2018 ini diperkirakan dapat memperkuat sektor pariwisata baik di Sumbar maupun Riau, sekaligus memangkas waktu tempuh perjalanan dari tujuh jam menjadi sekitar tiga jam.

"Jadi ini sangat berdampak pada pengurangan waktu tempuh sekaligus efisien dan efektif serta mendukung produktivitas masyarakat," katanya.

Lebih lanjut, AHY memastikan bahwa proyek Tol Padang–Pekanbaru sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk lima tahun ke depan. Hal ini, menurutnya, menjadi bukti komitmen pemerintah untuk menuntaskan pembangunan jalan tol tersebut dalam periode tersebut.

(Sumber : Antara)