Buntut Shutdown Pemerintah AS, Kedutaan Besar Hentikan Pembaruan Media Sosial di Seluruh Dunia

Ntvnews.id, Washington D.C - Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di berbagai negara pada Rabu mengumumkan penangguhan pembaruan rutin di laman media sosial mereka, menyusul penutupan pemerintahan federal di Washington.

Dilansir dari Xinhua, Kamis,2 Oktober 2025, pengumuman tersebut dijelaskan bahwa laman resmi kedutaan “tidak akan diperbarui secara berkala hingga operasional penuh kembali normal, kecuali untuk informasi keselamatan dan keamanan yang mendesak.” Pesan ini diunggah secara serentak oleh misi diplomatik AS di kawasan Eropa, Asia, Timur Tengah, Afrika, hingga Amerika Latin.

Kendati demikian, pihak kedutaan menegaskan layanan penting tetap berjalan. Layanan paspor dan visa transit, misalnya, disebutkan akan tetap tersedia “selama penutupan pemerintahan, jika situasinya memungkinkan.”

Baca Juga: Herannya DPR Lihat Warga Biasa Susah jadi WNI, Tapi Naturalisasi Timnas Cepat

Di Eropa, kedutaan AS yang terdampak meliputi Austria, Albania, Belgia, Bulgaria, Inggris, Hongaria, Jerman, Yunani, Denmark, Irlandia, Spanyol, Italia, Lituania, Luksemburg, Malta, Moldova, Polandia, Rumania, Makedonia Utara, Slowakia, Finlandia, Prancis, Montenegro, Republik Ceko, Swedia, dan Estonia.

Di kawasan Timur Tengah dan Afrika, penutupan juga memengaruhi operasional kedutaan di Oman, Qatar, Arab Saudi, Irak, Bahrain, Uni Emirat Arab, Lebanon, Uganda, Zimbabwe, Burundi, serta Afrika Selatan. Sementara di Asia, langkah serupa dilakukan oleh kedutaan AS di India, Laos, Vietnam, Filipina, dan Jepang. Hal yang sama juga diterapkan di Amerika Latin, seperti Kuba dan El Salvador, serta Australia.

Baca Juga: Mensos Pastikan Bantuan Logistik untuk Keluarga Santri Korban Ponpes Ambruk

Penutupan pemerintahan ini terjadi pada 1 Oktober tepat tengah malam setelah Kongres gagal mencapai kesepakatan terkait rancangan undang-undang pendanaan di menit-menit terakhir.

Presiden Donald Trump menyalahkan Partai Demokrat atas terjadinya penutupan. Ia bahkan mengancam akan menggunakan situasi ini untuk mengurangi jumlah pegawai federal dan memangkas pembayaran bagi program-program yang ditentang Partai Republik.