Rencana Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza telah diterima oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sementara Hamas belum mengeluarkan tanggapan resmi. (BBC)
Ntvnews.id, Jakarta - Para menteri luar negeri dari Kerajaan Hashemite Yordania, Uni Emirat Arab, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Republik Türkiye, Kerajaan Arab Saudi, Negara Qatar, dan Republik Arab Mesir menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump dalam upayanya menghentikan perang di Gaza.
Dalam pernyataan gabungan yang dipublikasikan di laman resmi Kementerian Luar Negeri RI, Senin, 20 September 2025, para menlu menegaskan keyakinan mereka pada kemampuan Trump dalam menemukan jalan menuju perdamaian. Mereka menekankan bahwa kemitraan dengan Amerika Serikat sangat penting untuk menciptakan stabilitas di kawasan.
Dilansir dari Anadolu, Rabu, 1 Oktober 2025, para menlu menyambut baik pengumuman Trump terkait proposal perdamaian yang mencakup penghentian perang, pembangunan kembali Gaza, pencegahan pengusiran rakyat Palestina, serta dorongan menuju perdamaian komprehensif. Mereka juga secara khusus mengapresiasi komitmen Trump yang menolak aneksasi Tepi Barat.
Baca Juga: Donald Trump Ancam Taliban, Ada Apa?
Dalam pernyataannya, para menlu menegaskan kesiapan untuk terlibat secara konstruktif bersama AS dan pihak terkait guna memfinalisasi serta memastikan implementasi kesepakatan yang menjamin keamanan dan stabilitas kawasan.
“Menegaskan komitmen bersama untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam mengakhiri perang di Gaza melalui kesepakatan komprehensif yang mencakup pengiriman bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke Gaza, larangan pengusiran rakyat Palestina, pembebasan sandera, pembentukan mekanisme keamanan yang menjamin keselamatan semua pihak, penarikan pasukan Israel, pembangunan kembali Gaza, serta penciptaan jalan menuju perdamaian yang adil berdasarkan Solusi Dua Negara,” ungkap para menlu.
“Di mana Gaza sepenuhnya terintegrasi dengan Tepi Barat dalam sebuah negara Palestina sesuai hukum internasional sebagai kunci stabilitas dan keamanan kawasan,” tutup pernyataan bersama tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
