Wamen KP Targetkan Indonesia Capai Swasembada Garam pada 2027

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KP) Didit Herdiawan menegaskan Indonesia menargetkan swasembada garam pada 2027. Dengan target itu, pemerintah optimistis tidak lagi melakukan impor, meskipun hingga 2026 kebutuhan nasional masih sebagian dipenuhi dari luar negeri.

"Untuk program kami tahun 2027 tidak impor garam, tapi untuk tahun ini dan tahun depan masih ada beberapa yang diimpor," kata Didit saat rapat dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa, 16 September 2025.

Untuk mempercepat terwujudnya swasembada, Didit menyebut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah melaksanakan berbagai program guna meningkatkan produksi garam domestik.

Baca Juga: Wamensesneg: Istana Tak Bisa Campuri Kebijakan KPU soal Dokumen Capres

Adapun kebutuhan bahan baku garam nasional tahun 2024 dan 2025 mencapai 4,9 juta ton dan diperkirakan meningkat 2,5 persen per tahun seiring pertumbuhan penduduk dan industri.

Rencana produksi dalam negeri pada 2025 ditargetkan 2,25 juta ton. Jika ditambah sisa stok 836 ribu ton, maka pasokan lokal baru mampu memenuhi sekitar 63 persen kebutuhan.

Lebih lanjut, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP, Koswara, menjelaskan pihaknya menyiapkan dua langkah strategis agar swasembada 2027 tercapai. Pertama, membangun Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) seluas 13.000 hektare di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Kedua, mengintensifkan lahan garam yang sudah ada.

"Dari total luasan kawasan sentra, bisa menambah produksi garam domestik hingga 2,6 juta ton," ujar Koswara.

Baca Juga: Wamenkomdigi Tanggapi Usulan Satu Orang Satu Akun Medsos

Sementara itu, intensifikasi lahan garam diproyeksikan mampu meningkatkan produksi hingga 30 persen.

Menurut Koswara, kebutuhan garam konsumsi masyarakat sebenarnya sudah tercukupi, namun garam industri masih bergantung pada impor.

"Kalau untuk garam konsumsi sebenarnya sudah swasembada," ucapnya.

Baca Juga: Wamenko Otto Ingatkan ASN Jaga Netralitas Pascadinamika Unjuk Rasa

(Sumber: Antara)