DK PBB Gelar Sidang Darurat Bahas Serangan Rusia di Polandia

Ntvnews.id, New York - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dijadwalkan mengadakan sidang darurat atas permintaan Polandia, menyusul dugaan pelanggaran Rusia terhadap wilayah udaranya. Pernyataan ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Polandia pada Kamis, 11 September 2025.

Dilansir dari DW, Jumat, 12 September 2025, sidang darurat ini digelar sebagai respons terhadap insiden yang belum pernah terjadi sebelumnya, ketika Polandia dengan dukungan sekutu NATO berhasil menembak jatuh sejumlah drone Rusia yang masuk ke wilayah udaranya pada Rabu, 10 September 2025, waktu setempat.

Peristiwa tersebut menjadi yang pertama kalinya sebuah negara anggota NATO secara langsung menghancurkan aset militer Rusia di dalam wilayahnya sejak konflik Ukraina meletus.

Pemerintah Polandia menegaskan bahwa beberapa pesawat nirawak asal Rusia melanggar ruang udara mereka. Perdana Menteri Polandia Donald Tusk menyebut tindakan ini sebagai "provokasi skala besar."

Baca Juga: PBB Kecam Israel yang Serang Pasukan Perdamaian di Lebanon

Lebih lanjut, Tusk menyatakan, "Ini adalah kasus pertama pesawat nirawak Rusia ditembak jatuh di wilayah negara NATO, oleh karena itu semua sekutu kami menanggapi situasi ini dengan sangat serius. Kita harus, tanpa ragu, bersiap menyiapkan berbagai skenario," ujarnya usai rapat darurat kabinet di Warsawa.

Menurut laporan Tusk, terdapat 19 pelanggaran wilayah udara yang terjadi. Sebagian besar drone memasuki Polandia melalui Belarus. Dari jumlah itu, tiga berhasil ditembak jatuh dan kemungkinan satu lagi menyusul.

Baca Juga: AS Tolak Visa Palestina, Presiden Abbas Gagal Hadiri Sidang PBB

Insiden juga terjadi di kota Wyriki, Polandia timur, ketika puing drone menimpa atap sebuah rumah. Meski begitu, tidak ada korban luka. Sementara itu, empat bandara sempat menghentikan operasi untuk alasan keamanan, namun kini kembali beroperasi normal.

"Faktanya pesawat nirawak mengancam keamanan, ketika ditembak jatuh hal ini mengubah situasi politik," tegas Tusk.

Ia menambahkan bahwa Polandia secara resmi telah mengajukan permintaan konsultasi dengan sekutu NATO berdasarkan Pasal 4 perjanjian aliansi tersebut, yang mengatur konsultasi jika salah satu anggota merasa terancam.