Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra (NTVnews)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa jajaran kabinet dijadwalkan menghadiri kegiatan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 13 Maret 2026 sore. Agenda tersebut mencakup kegiatan pembayaran zakat serta sidang kabinet yang akan dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
Yusril menjelaskan bahwa para menteri diminta hadir pada sore hari untuk mengikuti rangkaian kegiatan tersebut.
"Iya, jam 3 kita diminta datang ke Istana. Bagi yang akan membayar zakat katanya, di hadapan Bazis (Baznas kali maksudnya), dan sudah disediakan sekitar jam 3 sampai jam 4. Dan jam 4 nanti ada rapat kabinet, tapi saya belum tahu apa agendanya. Katanya ada pengarahan Presiden terhadap ya masalah yang aktual terjadi sekarang," ujar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 13 Maret 2026.
Menurut Yusril, setelah kegiatan pembayaran zakat, para menteri akan mengikuti rapat kabinet yang dijadwalkan dimulai pukul 16.00 WIB. Ia mengaku belum mengetahui secara pasti agenda utama yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut.
Baca Juga: Infografik: Rupiah Tetap Stabil di Tengah Konflik Timur Tengah
Saat ditanya kemungkinan agenda dilanjutkan dengan buka puasa bersama, Yusril juga mengaku belum mendapatkan kepastian.
"Belum tahu saya. Sidang kabinetnya mulai jam 4. Yaa, mungkin kalau sampai jam 6 kali ada buka puasa kali ya," katanya.
Yusril juga menegaskan bahwa tidak ada agenda khusus dari kementerian koordinator yang dipimpinnya untuk dibahas dalam sidang kabinet kali ini. Namun, ia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meluruskan isu yang beredar terkait rencana pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) di bidang ekonomi.
"Enggak ada agenda yang spesifik yang akan dibahas oleh Kemenko. Satu hal yang ingin saya katakan pada temen-temen wartawan, banyak yang nanya pada saya tentang katanya rencana pemerintah mau menerbitkan Perppu terkait dengan masalah ekonomi. Tapi kami belum pernah mendengar masalah itu dibahas dan pada kami juga tidak pernah disampaikan. Tadi juga saya koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara, memang tidak ada rencana untuk menerbitkan Perppu terkait dengan masalah ekonomi seperti yang banyak diberitakan," kata Yusril.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
