Pemerintah Pertimbangkan Kantin Sekolah Jadi Dapur MBG di Daerah 3T untuk Efisiensi Anggaran

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan rencana pelibatan kantin sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian dari upaya penataan menyeluruh yang sedang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Saya pikir itu bagian dari yang sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita," kata Pras di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.

Menurut Prasetyo, pemanfaatan kantin sekolah sebagai dapur penyedia makanan bergizi masih berada pada tahap kajian dan akan diuji sebagai salah satu alternatif pelaksanaan program MBG di daerah tertentu.

Pemerintah akan mengevaluasi efektivitas skema tersebut sebelum diterapkan secara lebih luas, khususnya di wilayah 3T yang memiliki karakteristik berbeda dengan daerah lainnya.

"Sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN," kata Pras.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional memutuskan tidak membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur baru untuk program MBG di sejumlah wilayah 3T. Kebijakan itu diambil dengan pertimbangan efisiensi anggaran dan jumlah penerima manfaat yang relatif sedikit.

Kepala BGN, Nanik S Deyang, menjelaskan bahwa pemerintah lebih memilih memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia dibanding membangun dapur baru.

"Kita intinya tidak harus membangun dapur baru, itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah," kata Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis, 4 Juni 2026.

Ia menyebut terdapat sejumlah wilayah 3T yang hanya memiliki puluhan hingga ratusan penerima manfaat MBG, sehingga pembangunan dapur baru dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan di lapangan.

"Karena 3T ini cuma ada yang isinya 200 orang, 81 orang, 47 orang di wilayah-wilayah itu. Jadi tidak mungkin kita membangun dapur-dapur baru," ujarnya.

Karena itu, BGN akan mengoptimalkan berbagai fasilitas yang sudah tersedia, baik milik sekolah maupun fasilitas umum lainnya, sebagai pusat penyediaan makanan bergizi.

"Jadi yang sudah ada existing, entah dapurnya siapa, mungkin ada dapur umum atau apa, intinya tidak harus membangun dapur baru," kata dia.

Nanik menjelaskan langkah tersebut merupakan bagian dari strategi efisiensi anggaran yang tengah dijalankan BGN. Berbeda dengan skema sebelumnya yang sepenuhnya mengandalkan dana negara untuk pembangunan dapur, kini pemerintah mulai membuka berbagai sumber pembiayaan alternatif.

Baca Juga: Dari MBG hingga IFP, Program Prioritas Prabowo Dorong Kemajuan Pendidikan Nasional

Menurutnya, pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari badan usaha milik negara (BUMN) maupun perusahaan swasta menjadi salah satu opsi yang sedang didorong.

"Dulu kan formasinya dibangun dengan pakai seluruhnya anggaran negara. Yang sekarang itu kita coba ada alternatif-alternatif lain," katanya.

Selain CSR, pemerintah juga membuka peluang dukungan melalui hibah dari negara sahabat maupun lembaga filantropi yang bersedia membantu pembangunan fasilitas pendukung program MBG.

"Ada hibah dari negara lain. Bahkan sekarang sudah ada juga beberapa yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur," ungkap Nanik.

Kepala BGN Nanik S Deyang (NTVnews)

Ia menambahkan perusahaan yang beroperasi di daerah terpencil juga dapat berkontribusi melalui program CSR mereka, terutama apabila terdapat sekolah atau kelompok penerima manfaat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

"Kemudian ada juga misalnya kalau ada pengusaha dia berinvestasi di tempat yang terpencil, kemudian ada sekolah dan lain-lain, mereka juga punya CSR kan. Nah, itu untuk bisa membangun," tuturnya.

Dengan berbagai alternatif pembiayaan tersebut, BGN berharap perluasan Program Makan Bergizi Gratis ke wilayah 3T dapat berjalan lebih cepat tanpa meningkatkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jadi ada beberapa alternatif, intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN," pungkasnya.