Praktik Jual-Beli Titik Picu Ledakan Jumlah Dapur MBG, Pemerintah Buka Opsi Penutupan

Ntvnews.id, Jakarta - Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tercatat melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah. Pembengkakan jumlah dapur tersebut disebut terjadi akibat praktik jual-beli titik SPPG yang membuat jumlah unit yang beroperasi jauh lebih banyak dari kebutuhan awal.

Kondisi ini berdampak langsung terhadap pembiayaan program. Selain meningkatkan beban operasional, lonjakan jumlah SPPG juga menyebabkan anggaran belanja MBG menjadi tidak efisien. Pemerintah mencatat pemborosan anggaran dapat mencapai sekitar Rp 1 triliun setiap bulan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah telah menyepakati perlunya penataan menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk keberadaan dapur-dapur yang jumlahnya kini membengkak. Menurutnya, persoalan tersebut menjadi salah satu klaster masalah yang harus segera diselesaikan.

"Jadi memang kita menyepakati bersama-sama bahwa kita butuh penataan menyeluruh dari apa namanya program MBG ini. Kalau bicaranya waktu, tentu secepat-cepatnya. Karena memang kan sebetulnya ada klaster-klasternya, ada klaster permasalahan," kata Prasetyo.

Penataan ulang dinilai penting karena banyaknya SPPG yang beroperasi membuat pelaksanaan program menjadi kurang efisien. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya kebutuhan anggaran untuk pemberian insentif sebesar Rp 6 juta kepada setiap SPPG.

Dalam proses evaluasi tersebut, pemerintah membuka kemungkinan untuk menutup dapur MBG yang dinilai berlebih. Namun, Prasetyo menegaskan belum ada keputusan final mengenai langkah tersebut karena seluruh SPPG masih dalam tahap pendataan dan pemeriksaan kondisi di lapangan.

Baca Juga: Bentrokan Iran-AS Pecah di Teluk Persia, Teheran Tutup Total Selat Hormuz

"Ya pasti salah satunya arahnya ke sana (tutup SPPG yang berlebih). Tapi kan kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak. Namanya sedang ditata kan dilihat, diinventarisir kondisinya seperti apa," ujar Prasetyo.

Ia menambahkan, pemerintah tidak akan menentukan kebijakan hanya berdasarkan jumlah SPPG yang ada. Setiap dapur akan dievaluasi sesuai kondisi masing-masing sebelum keputusan diambil.

"Jadi kita juga tidak bisa langsung mengambil kesimpulan bahwa hanya mengacu kepada angka-angka,kan tidak. Kondisinya masing-masing kan tentu kita lihat berbeda-beda. Tetapi yang pasti harus semua itu sesuai dengan SOP, sesuai dengan standar, sesuai dengan prosedur gitu," paparnya.

Meski opsi penutupan dapur yang berlebih masuk dalam skema penataan, pemerintah berupaya agar langkah tersebut tidak mengganggu distribusi makanan kepada para penerima manfaat. Karena itu, dapur MBG yang saat ini telah beroperasi tetap diminta menjalankan pelayanan sambil mengikuti proses evaluasi dan perbaikan.

Prasetyo menyebut pemerintah menargetkan proses penataan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu bulan. Selama periode tersebut, kualitas layanan dan pengawasan terhadap dapur MBG tetap menjadi perhatian utama agar pelaksanaan program tidak mengalami penurunan.

"Kita target awal satu bulan ini harus harus sudah selesai. Tapi tentunya kan semua ada dinamikanya ya. Makanya yang pertama tentu tadi kita tekankan adalah yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan, dan di situ pun juga catatan-catatan perbaikan itu terus tetap harus dilakukan. Yang sudah baik pun juga harus ada pengawasan supaya kualitasnya bisa terjaga. Kita tidak ingin ada penurunan," tegasnya.