Ntvnews.id, Jakarta - Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri mulai menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso, tersangka kasus penyadapan presiden.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, persidangan dimulai pada pukul 09.00 WIB di Gedung Divpropam Polri, Jakarta, Selasa, 17 November 2026.
“Tadi sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Ruang Sidang Biro Wabprof lantai 2 pada Gedung Divpropam Polri, telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap terduga pelanggar EHS,” katanya.
Sidang tersebut dipimpin Komjen Pol. Hendro Pandowo sebagai ketua sekaligus anggota komisi. Ia didampingi Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan yang menjabat wakil ketua merangkap anggota.
Baca Juga: KPK Pastikan Penyadapan Listyo Sigit Cs Tak Terkait Kebocoran Isu OTT
Ada pun anggota komisi lainnya terdiri atas Irjen Pol. Untung Widiatmoko, Irjen Pol. Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol. Toni Ariadi Efendi.
Trunoyudo menjelaskan, perkara yang diperiksa dalam sidang etik berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak sesuai prosedur, serta dugaan akses ilegal menggunakan fasilitas di lingkungan Bagian Monitoring Robinopsnal Bareskrim Polri.
Dugaan tersebut mencakup periode ketika Eko Hadi Santoso menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring hingga saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bagian Monitoring Robinopsnal Bareskrim Polri.
Ia memastikan proses persidangan etik berlangsung dengan mengedepankan profesionalitas, prosedur, proporsionalitas, objektivitas, transparansi, serta akuntabilitas.
Trunoyudo juga menegaskan bahwa penegakan aturan internal Polri tidak memberikan ruang bagi impunitas maupun perlakuan khusus terhadap anggota.
Baca Juga: Besok Polri Gelar Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso Tersangka Penyadapan Presiden
“Tentunya Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” katanya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Keempat tersangka tersebut antara lain Jenderal Polisi (Purn.) Listyo Sigit Prabowo (Mantan Kapolri dan mantan Kepala KSP), Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution (Kadivkum Polri), Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri) dan Irjen Pol. Slamet Uliandi (Mantan Kadiv TIK Polri).
Pada Selasa, 10 November 2026, Divpropam Polri juga menggelar sidang KKEP terhadap Ahrie Sonta. Dalam sidang tersebut, majelis menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Atas keputusan itu, Ahrie menyatakan akan mengajukan banding.
(Sumber: Antara)
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko (kanan) memberikan keterangan pers di Gedung Divpropam Polri, Jakarta, Selasa, 17 November 2026 (Antara)